MAKASSAR — CIDES ICMI Sulsel menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti untuk mengukur dampak program pembangunan di Kota Makassar. Penawaran ini disampaikan dalam pertemuan antara Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Prof. Hamid menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian dievaluasi untuk melihat hasilnya bagi masyarakat.
"Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur," ujarnya.
"Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat," sambung Prof. Hamid.
Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Prioritas Pertama
Isu pertama yang dinilai mendesak untuk dikaji adalah kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong kajian yang tidak hanya melihat angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga kondisi hingga tingkat rumah tangga dan ketimpangan antarwilayah.
"Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota," katanya.
Efektivitas APBD dan Kesenjangan Pendidikan-Tenaga Kerja
Selain kemiskinan, pertemuan tersebut turut membahas efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di Makassar. Ketiga isu ini dinilai menjadi pekerjaan rumah yang saling berhubungan dalam pembangunan kota.
Melalui kajian akademik yang ditawarkan, CIDES ICMI Sulsel berharap dapat membantu Pemkot Makassar merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur dampaknya bagi warga. Pertemuan ini menjadi awal dari rencana kolaborasi jangka panjang antara lembaga kajian dan pemerintah kota.
