SULAWESI SELATAN — Jakarta — Program konversi kendaraan roda dua dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik berpotensi berjalan di tempat jika pemerintah tidak segera mengevaluasi skema subsidi yang berlaku. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, dengan nominal Rp3 juta per unit, daya tarik ekonomi bagi konsumen masih terlalu lemah untuk mendorong perpindahan massal.
Padahal, anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp3 triliun. Tanpa desain insentif yang tepat, alokasi dana sebesar itu dikhawatirkan tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM maupun beban subsidi energi nasional.
Simulasi IESR: Insentif Rp5 Juta Plus Trade-In Lebih Efektif
Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menegaskan bahwa besaran insentif tidak bisa ditentukan asal-asalan. Angka tersebut harus dihitung berdasarkan target dampak yang ingin dicapai, bukan sekadar mengikuti kemampuan fiskal.
“Insentif yang memadai akan meningkatkan daya tarik ekonomi motor listrik, sekaligus memperbesar dampak kebijakan terhadap pengurangan konsumsi BBM serta beban subsidi dan kompensasi energi. Jika terlalu kecil, anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal,” ujar Deon di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Hasil pemodelan internal IESR menunjukkan skenario yang jauh lebih progresif. Jika pemerintah berani menaikkan insentif pembelian menjadi Rp5 juta, ditambah Rp3 juta dari skema tukar tambah kendaraan BBM, serta disinsentif berupa kenaikan harga Pertalite, maka adopsi motor listrik diprediksi bertambah hingga 810 ribu unit dibanding skenario business as usual pada 2030.
Keuntungan Negara Capai Rp28 Juta per Kendaraan
Perhitungan IESR menunjukkan program ini bukan sekadar belanja subsidi. Dalam sepuluh tahun, peralihan satu unit motor BBM ke listrik diperkirakan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah sekitar Rp5,6 juta. Angka itu berasal dari penghematan konsumsi BBM bersubsidi.
Jika faktor tidak langsung ikut dihitung—seperti penghematan devisa impor, penurunan polusi udara, dan nilai karbon—total manfaatnya bisa menembus Rp28 juta per kendaraan dalam periode yang sama. Artinya, setiap rupiah insentif yang digelontorkan berpotensi menghasilkan pengembalian ekonomi berlipat.
Dari sisi konsumsi energi, dampaknya juga konkret. Satu juta sepeda motor dengan pola perjalanan commuting 40 km per hari yang beralih ke listrik mampu memangkas konsumsi BBM sekitar 250 ribu–365 ribu liter per tahun. Bagi pengguna, biaya kepemilikan total motor listrik berbasis baterai diperkirakan hanya Rp346 per kilometer, jauh lebih rendah dibanding motor BBM yang mencapai Rp506 per kilometer.
Populasi Motor Listrik Masih Jauh dari Target
Data hingga April 2026 mencatat populasi motor listrik roda dua di Indonesia baru mencapai 242.909 unit. Angka ini masih sangat kecil dibanding total kendaraan listrik berbasis baterai yang mencapai 468.231 unit.
Tren penjualan tahunan sempat menunjukkan perbaikan—dari 17.198 unit pada 2022, naik ke 62.409 unit pada 2023, dan 77.078 unit pada 2024. Namun, momentum itu patah pada 2025 ketika program insentif sebelumnya dihentikan, penjualan justru turun menjadi 55.059 unit.
Hingga pertengahan Agustus 2026, serapan pasar tahun berjalan diperkirakan baru sekitar 25.000 unit. Kondisi ini kontras dengan kapasitas produksi 69 perusahaan industri motor listrik roda dua dan tiga yang sudah mencapai 2,511 juta unit per tahun. Artinya, utilisasi pabrik sangat rendah karena pasar tidak terserap.
Penjualan motor listrik baru pun masih berkisar satu persen dari total penjualan sepeda motor nasional yang mencapai 6–7 juta unit per tahun. Sementara itu, populasi motor konvensional di Indonesia sudah menyentuh angka 140–145 juta unit.
Ekosistem Pengisian Daya Jadi Kunci Adopsi
Deon menekankan bahwa insentif kendaraan listrik tidak semata-mata subsidi pembelian. Jika berhasil mempercepat perpindahan, pemerintah memperoleh manfaat dari pengurangan konsumsi BBM dan devisa impor, sementara masyarakat menikmati biaya mobilitas yang lebih murah.
Namun, adopsi juga bergantung pada performa kendaraan dan ketersediaan ekosistem pengisian atau penukaran baterai. Oleh karena itu, IESR mendorong pemerintah menyusun paket kebijakan komprehensif yang mencakup insentif, pengembangan ekosistem, serta penguatan rantai pasok kendaraan listrik.
