MAKASSAR — Pemprov Sulsel membuka jalur studi ke luar negeri bagi peserta Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Skemanya, seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulsel, Andi Munawir, mengungkapkan hal itu saat menutup kegiatan PKU di Hotel Sultan Alauddin Makassar, Rabu (12/8/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Sulsel.
Peserta Sudah Ikut Seleksi
Andi Munawir menyebut sejumlah peserta PKU telah mengambil langkah awal dengan mengikuti proses seleksi. Ia berharap mereka mampu melewati seluruh tahapan hingga akhirnya berangkat kuliah di luar negeri tanpa dipungut biaya.
“Teman-teman bisa mengakses program beasiswa luar negeri. Ini dibiayai penuh oleh Pemprov Sulsel,” ujarnya di hadapan para peserta.
“Tadi ada beberapa peserta yang saya lihat sudah mengikuti seleksi. Mudah-mudahan bisa sampai kepada hasil yang nantinya bisa kuliah gratis dan semuanya ditanggung oleh Pemprov Sulsel,” sambungnya.
Bukan Sekadar Kegiatan Akademik
Pemprov Sulsel menilai PKU memiliki peran strategis dalam menyiapkan ulama muda menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan yang kian kompleks. Program ini dipandang sebagai ruang pembentukan kapasitas, bukan formalitas belaka.
“Ini adalah tempat di mana persiapan keilmuan, spiritual, dan wawasan kebangsaan para kader ulama muda kita ditempa agar siap menghadapi tantangan besar yang kompleks pada saat ini,” tutur Andi Munawir.
Ia menambahkan, keberhasilan PKU merupakan hasil kerja kolektif antara pemateri, peserta, panitia, dan pihak lain yang mendukung pelaksanaannya.
Peran Ulama untuk Pembangunan Daerah
Andi Munawir menegaskan bahwa keberadaan ulama tidak hanya dibutuhkan masyarakat, tetapi juga pemerintah dalam pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan. Menurutnya, kader ulama tidak cukup hanya menguasai ilmu agama.
“Keberadaan alim ulama sangat dirasakan faedahnya, baik oleh masyarakat maupun pemerintah provinsi, khususnya dalam melakukan pembinaan,” katanya.
Para kader dituntut mampu membaca perkembangan zaman, memahami persoalan faktual masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Setelah kembali ke tengah masyarakat, mereka diharapkan mengambil peran yang lebih luas.
