BONE — Andi Alfian Maulana, mahasiswa Program Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin, menilai keterwakilan Bone di DPRD Sulsel belum cukup diukur dari jumlah proyek yang terealisasi. Pemerataan manfaat, transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan warga disebutnya sebagai ukuran yang lebih penting.
Alfian menyampaikan penilaian itu pada Rabu (28/10/2026), dengan mengaitkan posisi Andi Tenri Abeng di komisi yang membidangi infrastruktur sebagai peluang mengawal aspirasi masyarakat Bone.
Posisi di Komisi Infrastruktur Jadi Kunci Konektivitas Bone
Menurut Alfian, infrastruktur adalah faktor penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, keberadaan wakil Bone di komisi yang menangani bidang tersebut dinilai menentukan arah perjuangan aspirasi daerah.
"Sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Abeng memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bone, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi," ujar Alfian.
Ia menegaskan DPRD punya tiga pintu untuk memastikan pembangunan berpihak pada publik: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Lewat tiga fungsi itu, program yang masuk ke Bone diharapkan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Jejak Kepemimpinan Perempuan Bone Jadi Rujukan
Alfian juga menyinggung sejarah kepemimpinan Kerajaan Bone, termasuk sosok We Bataritoja atau Batari Toja Daeng Talaga. Bagi dia, sejarah itu menjadi pengingat bahwa perempuan punya ruang dalam kepemimpinan lokal dan pembangunan daerah.
Andi Tenri Abeng sendiri tercatat sebagai Ketua Pengurus Cabang Tunas Muda Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Bone. Keterlibatannya di organisasi kepemudaan dan lembaga legislatif disebut sebagai bagian dari dinamika peran anak muda dalam politik.
Bukan Sekadar Dapat Ruang, tapi Buktikan Kapasitas
Dalam peringatan Sumpah Pemuda 2026, Alfian menilai generasi muda tidak cukup hanya memperoleh ruang dalam politik. Kapasitas kepemimpinan mesti dibuktikan lewat kinerja dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
"Organisasi kepemudaan dan lembaga perwakilan diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyerap aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan publik," pungkasnya.
Bagi warga Bone, sorotan ini bermuara pada satu hal yang mudah diukur: sejauh mana aspirasi soal jalan, konektivitas antarkecamatan, dan pemerataan pembangunan benar-benar masuk ke dalam kebijakan anggaran provinsi.
