SULAWESI SELATAN — SKK Migas menyebut sistem fiskal dan persaingan memperebutkan modal global jadi penghambat utama investasi hulu migas Indonesia. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menyoroti hal itu dalam Forum Ekonomi Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10), dengan menambahkan beban lapangan tua dan perizinan lambat sebagai faktor penghambat.
Desti Melanti menegaskan bahwa sistem fiskal hulu migas nasional kini bersaing ketat dengan negara produsen lain dalam memperebutkan alokasi modal global. Tanpa skema yang lebih ramah investasi, Indonesia berisiko kalah menarik dana dari investor yang punya banyak pilihan negara tujuan.
Persoalan tidak berhenti di fiskal. Proses perizinan yang lambat serta kendala pembebasan lahan disebut berpotensi menunda realisasi proyek. Penundaan semacam ini membengkakkan biaya pengembangan dan pada akhirnya merintangi pencapaian target produksi migas nasional.
Beban Lapangan Tua yang Kian Berat
Mayoritas lapangan migas Indonesia sudah berumur puluhan tahun. Kondisi itu memaksa operator mengeluarkan biaya pemeliharaan dan operasi lebih tinggi hanya untuk menahan laju penurunan produksi atau decline rate.
Data SKK Migas memberi gambaran nyata. Di SLO Rokan pada 1977, satu sumur cukup menopang tingkat produksi tertentu. Pada 2017, untuk menghasilkan output setara, dibutuhkan hingga 12 sumur. Pola serupa terjadi di Peciko Mahakam: pada 2001 perolehan minyak dan gas dicapai lewat 1 sumur, lalu melonjak menjadi 45 sumur pada 2015.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa efisiensi perolehan migas per sumur menurun signifikan di sejumlah area operasi. Biaya yang dikeluarkan pun tidak lagi sebanding dengan hasil yang didapat.
Paradigma Baru: Ketahanan Energi di Atas Skema Bagi Hasil
Desti menekankan perlunya perubahan cara pandang. Jika fokus pemerintah sekarang adalah ketahanan energi, ada konsekuensi yang harus diterima, termasuk soal skema bagi hasil atau split yang selama ini dianggap menguntungkan negara.
Menurutnya, bila split yang ada sudah tidak menarik bagi investor yang butuh tambahan porsi agar keekonomian lapangan berjalan, pemerintah harus menawarkan konsep yang lebih menarik. Dua hal yang paling menentukan adalah kemudahan berinvestasi dan kecepatan pengambilan keputusan, termasuk dalam memperoleh perizinan.
"Pertama adalah kemudahan dalam mereka melakukan investasi, dan yang kedua adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan, dan kemudahan dalam memperoleh perizinan. Jadi, itu akar masalah kita," ujar Desti di sela panel diskusi hari pertama forum tersebut.
Investor Minta Kontrak Jangka Panjang Dihormati
Dari sisi pelaku usaha, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai potensi migas Indonesia yang besar bukan cerita baru. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi untuk membuktikannya, dan itu hanya terjadi bila ada kepastian usaha.
Marjolijn mengingatkan bahwa kontrak migas berdurasi panjang, sekitar 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 50 tahun. Di atas kontrak itulah perencanaan eksplorasi dan pengembangan lapangan disusun, sehingga kontrak harus dipegang dan dihormati dalam jangka panjang.
Pelajaran dari Malaysia dan PETRONAS
Head of Resource Exploration at Malaysia Petroleum Management (MPM), Upstream, PETRONAS, Azmir menilai kondisi lapangan migas Indonesia dan Malaysia mirip: sama-sama mature. Karena itu PETRONAS bergerak agresif mengincar cadangan baru dan mengaktifkan frontier basin yang belum berproduksi.
Malaysia juga mengejar percepatan eksekusi proyek. Bila dulu waktu dari temuan hingga produksi pertama rata-rata 100 bulan, kini PETRONAS menetapkan target 50 bulan. Percepatan itu dinilai penting bagi operator, investor, dan seluruh pemangku kepentingan.
Bagi industri hulu migas Indonesia, tekanan datang dari dua arah sekaligus: lapangan yang menua dan kompetisi modal yang makin sengit. Penyederhanaan perizinan serta insentif fiskal yang memadai menjadi syarat agar daya tarik investasi Tanah Air tidak terus tergerus di tengah target lifting yang belum juga tercapai.
