SULAWESI SELATAN — Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai Singapura hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah. Kritik itu muncul setelah Pemerintah Singapura mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Lutfi menyoroti praktik transfer pricing yang membuat keuntungan sawit mengalir ke Singapura, sementara Indonesia kebagian asap dan kerusakan lingkungan.
Dalam unggahannya, Lutfi membongkar praktik bisnis perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia tetapi berlindung di balik bendera Singapura. Ia menuding para taipan sawit meminjam uang hingga triliunan rupiah dari bank dalam negeri untuk membangun perkebunan raksasa.
Bank di Singapura, kata Lutfi, enggan mengambil risiko pinjaman tersebut. Namun setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan, perusahaan-perusahaan itu justru mendirikan perusahaan induk di Singapura dan melantai di bursa saham sana.
Struktur Holding dan Pajak Murah di Singapura
Menurut Lutfi, pendirian holding di Singapura membuat perusahaan membayar pajak jauh lebih murah. Keuntungan berlipat dari praktik tersebut kemudian diinvestasikan ke family office di Singapura yang mensyaratkan aset minimum 20 juta dolar.
"Mereka mendirikan perusahaan induk dengan bendera Singapura dan kemudian membayar pajak dengan murah melalui struktur bendera tersebut," kata Lutfi.
Ia menganalogikan praktik itu seperti memiliki rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia. "Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia," ujar Lutfi.
Skema Transfer Pricing yang Menggeser Keuntungan
Lutfi menyoroti praktik tersebut sebagai transfer pricing. Barang mentah dijual dari Indonesia ke perusahaan dagang milik mereka di Singapura untuk menggeser keuntungan dan meminimalkan pajak penghasilan di dalam negeri.
"Barang mentahnya dijual terlebih dahulu dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura supaya nilai keuntungannya digeser ke luar negeri, didesain supaya tax efektif, membayar pajak penghasilannya seminimal mungkin di Indonesia, dan memarkir kekayaannya di Singapura," ujar Lutfi.
Akibat skema itu, family office para taipan semakin membesar dan komisi pengelolaannya masuk ke Pemerintah Singapura. Indonesia, kata Lutfi, hanya kebagian asap, kerusakan lingkungan, dan nama buruk.
Model Ekonomi Singapura dan Tujuh Perusahaan yang Dipersoalkan
Lutfi membeberkan model ekonomi Singapura yang tidak memiliki lahan dan pasar domestik luas. Singapura memikat investor dengan pajak rendah sekitar 5-15 persen untuk mendirikan kantor pusat, sementara pabrik dan kebun dibebankan ke negara tetangga yang harganya lebih murah.
Ia mendesak Singapura tidak sekadar menegur tujuh perusahaan tersebut. Lutfi meminta Singapura mengambil tindakan tegas dengan menggeledah langsung kantor-kantor pusatnya menggunakan hukum Singapura.
Singapura menyatakan akan mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diidentifikasi paling bertanggung jawab atas karhutla. Kebakaran itu mereka tuduh menyebabkan asap beracun menyebar ke seluruh Asia Tenggara.
Mengutip AFP, perusahaan tersebut antara lain Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries. Sebagian besar merupakan pemasok kayu untuk industri pulp dan kayu di Sumatra.
Singapura juga mengancam menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran. "Investigasi kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia," ujar Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu.
