MALILI — Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Chaeruddin Arfah, menyatakan peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan potensi yang tersedia. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar setiap peluang penerimaan dapat dikelola optimal sesuai ketentuan.
HLM Optimalisasi Pendapatan Daerah dibuka Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler, didampingi Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Aswan Azis serta Sekretaris Pendapatan Daerah Hasbiyanto Baharuddin. Peserta mencakup kepala OPD terkait, camat, kepala desa, pimpinan perusahaan, dan wajib pajak.
Sinergi Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Wajib Pajak
Chaeruddin menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, koordinasi harus berjalan konsisten antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi terkait, pemerintah desa, perusahaan, dan wajib pajak.
"Melalui High Level Meeting ini, kami ingin memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, wajib pajak, dan perusahaan agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara maksimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Program Bebas dan Diskon PKB-BBNKB 2026 Disosialisasikan Lebih Luas
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah meningkatkan sosialisasi Program Bebas dan Diskon PKB dan BBNKB Tahun 2026. Chaeruddin menilai keterlibatan OPD dan pemerintah desa penting agar informasi program itu menjangkau masyarakat lebih luas.
Pemkab juga mendorong perusahaan dan pelaku usaha yang beroperasi di Luwu Timur melakukan mutasi kendaraan bermotor ke wilayah setempat sesuai ketentuan. Dengan begitu, potensi penerimaan pajak kendaraan tercatat dan memberi kontribusi bagi daerah.
Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Pelaporan Data Usaha
Optimalisasi penerimaan diarahkan pula pada sektor pertambangan. Perusahaan diharapkan memenuhi kewajiban pelaporan data kegiatan usaha, produksi, dan pengambilan material yang relevan.
Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai jenis pajak dan kewenangan yang berlaku.
Digitalisasi Pembayaran Pajak lewat Bank Sulselbar
Digitalisasi menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola pendapatan daerah. Pemanfaatan layanan digital diharapkan mempermudah pembayaran, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat transparansi pemungutan dan pelaporan pajak.
Untuk mendukung langkah itu, Pemkab Luwu Timur bersinergi dengan Bank Sulselbar selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah. Kolaborasi ini diharapkan mengoptimalkan layanan pembayaran pajak secara digital.
Narasumber dari Bapenda hingga Satlantas Polres
Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Bidang PAD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Irvandi Thamrin, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Jamaluddin, serta Kasatlantas Polres Luwu Timur Malkadri Ibrahim.
Melalui penguatan koordinasi dan digitalisasi, Pemkab Luwu Timur berharap kepatuhan wajib pajak meningkat, potensi penerimaan daerah tergarap lebih baik, dan PAD mampu menopang pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
