BONE — Deru alat berat mengawali pekerjaan fisik rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bengo di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, beberapa waktu lalu. Ground breaking yang dilakukan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman bersama Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman itu menandai dimulainya proyek strategis di sektor pertanian.
Proyek ini merupakan bagian dari Paket 2 Multi Years Project (MYP) yang mencakup tiga kabupaten, yakni Bone, Soppeng, dan Wajo. Total anggaran untuk paket tersebut mencapai Rp268,9 miliar. Sebelumnya, Pemprov Sulsel juga telah memulai Paket 4 MYP di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
Delapan Daerah Irigasi Disasar, DI Waru-Waru Terbesar
Di Kabupaten Bone, delapan daerah irigasi menjadi sasaran rehabilitasi. Mereka adalah DI Unyi, DI Lanca, DI Jaling, DI Salomekko, DI Waru-Waru, DI Bengo, DI Selli Coppobulu, dan DI Lalengrie.
Alokasi terbesar berada pada DI Waru-Waru dengan anggaran lebih dari Rp58,3 miliar. Sementara DI Lanca dan DI Bengo masing-masing mendapat alokasi di atas Rp17 miliar. Total nilai pekerjaan di Bone mencapai Rp131.522.291.000.
Jaringan Era Kolonial, Distribusi Air Tak Optimal
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDABK) Kabupaten Bone, Kasdar, menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan telah memasuki tahap kontrak. “Rehabilitasi jaringan irigasi ini sudah berkontrak. Ini mencakup beberapa daerah irigasi di Kabupaten Bone dan menjadi satu paket dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo dalam Paket 2,” ungkapnya.
Sebagian besar jaringan irigasi yang akan diperbaiki merupakan infrastruktur peninggalan era kolonial. Kondisinya telah menua, menyebabkan kebocoran dan distribusi air yang tidak lagi optimal ke lahan pertanian.
Manfaat Langsung untuk 2.600 Hektare Sawah di Bengo
Khusus DI Bengo, proyek ini akan berdampak langsung pada petani yang mengelola sekitar 2.600 hektare lahan sawah. Lahan tersebut selama ini menjadi salah satu penopang produksi pangan di Bone dan Sulawesi Selatan.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, berharap pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal. “Semoga rehabilitasi ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Proyek yang bersumber dari APBD ini dirancang berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2027. Keberhasilan rehabilitasi diharapkan mengurangi ketergantungan petani pada cuaca, menjaga produktivitas sawah, dan menekan risiko gagal panen akibat kekeringan.
