MAKASSAR — Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulsel, Angkaswantoro, memaparkan realisasi tersebut dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu (29/7). Capaian ini menjadi pijakan untuk mempercepat program pemerintah dan meningkatkan kualitas belanja pada paruh kedua 2026.
Belanja Pemerintah Pusat Didominasi Gaji Pegawai
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari pagu Rp24,94 triliun. Komponen terbesar adalah belanja pegawai yang terserap Rp6,69 triliun (57,57 persen dari pagu).
Anggaran tersebut dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan sekitar 50.000 personel TNI/Polri, 14.000 dosen dan guru, 35.000 PNS, serta 9.000 PPPK di Sulsel.
Belanja barang tercatat Rp3,33 triliun (35,37 persen dari pagu) untuk mendukung operasional 754 satuan kerja pada 50 kementerian/lembaga. Sementara belanja modal terealisasi Rp1,76 triliun (45,25 persen), antara lain untuk preservasi ruas jalan dan jembatan strategis serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.
Bansos dan Transfer ke Daerah: Rp14,15 Triliun Tersalurkan
Belanja bantuan sosial telah direalisasikan Rp13,59 miliar atau 54,38 persen dari pagu Rp25 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan narkotika, serta orang dengan HIV.
Pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan Rp10,21 triliun (56,56 persen dari pagu Rp18,06 triliun).
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tersalurkan Rp3,21 triliun (51,27 persen), sedangkan Dana Desa mencapai Rp543,63 miliar (31,58 persen). Dana desa dimanfaatkan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), dan pemberdayaan masyarakat. DAK Fisik baru terealisasi Rp17,16 miliar atau 5,90 persen dari pagu.
Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih: Dampak Nyata APBN
Angkaswantoro menambahkan, program prioritas nasional mulai menunjukkan dampak langsung. "Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota," katanya.
Penguatan Koperasi Merah Putih telah menjangkau 3.074 koperasi yang memiliki NPWP dan 2.517 koperasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dampak ekonomi mencapai Rp379,94 juta melalui 28.932 transaksi.
Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, dan KUR
Di sektor pendidikan, 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi menampung 1.750 siswa. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,73 triliun, yang hingga akhir Juni terealisasi Rp1,19 triliun.
Pada sektor ketahanan pangan, produksi padi mencapai 466.592 ton dari lahan sawah seluas 1.041.701 hektare. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi bunga Rp831,25 miliar, didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan sektor produktif lainnya.
Pemerintah juga menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.
