DEPOK — Pemerintah Kota Makassar tidak lagi bisa mengandalkan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Sanksi administrasi yang dijatuhkan memaksa pemkot bergerak cepat membenahi pengelolaan dari hulu ke hilir.
TPA Open Dumping Disulap Jadi Sanitary Landfill, Capaian 85 Persen
Transformasi TPA menjadi prioritas pertama. Munafri—yang akrab disapa Appi—mengungkapkan bahwa konversi menuju sistem sanitary landfill telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan kini ditutup menggunakan cover soil, dilengkapi pengelolaan gas metana dan air lindi.
Gas metana yang dihasilkan dialirkan untuk kebutuhan warga sekitar TPA. Sementara air lindi diolah menjadi air baku yang bisa dimanfaatkan masyarakat setempat.
Dua Ember di Setiap Rumah: Gerakan Pemilahan dari Dapur
Pemkot tidak berhenti di hilir. Appi menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari rumah tangga. Kampanye yang digulirkan sederhana namun wajib: setiap rumah harus memiliki dua ember—satu untuk sampah organik, satu lagi untuk non-organik.
Untuk pengolahan sampah organik, Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program “Teba” Modern sebagai fasilitas komunal. Biopori juga dibangun di setiap rumah sebagai solusi pengolahan mandiri. Sebanyak 6.000 ketua RT di Makassar dikerahkan untuk mengawal program ini hingga tingkat lingkungan.
Sekolah dan Dewan Lingkungan: Kunci Ubah Kebiasaan Generasi Muda
Pemkot juga menyasar dunia pendidikan. Seluruh jenjang—dari PAUD, SD, hingga SMP—didorong menerapkan pemilahan sampah sejak dini. “Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” ujar Appi.
Kolaborasi diperkuat melalui pembentukan Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan ini melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi dan penerapan teknologi.
Bank Sampah dan Ekonomi Sirkular: Agar Sampah Punya Harga
Agar program berkelanjutan, Pemkot memperkuat Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah menjamin dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat tidak mengalami keterlambatan. Kepercayaan warga, menurut Appi, adalah kunci utama.
“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutupnya.
