Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK Sulawesi Selatan memutuskan membongkar dan membangun ulang dua bangunan utama Kantor DPRD Sulsel di Makassar yang terbakar saat demonstrasi Agustus 2025. Ruang paripurna akan dibangun lima lantai dan gedung sekretariat delapan lantai, dengan lelang proyek ditargetkan awal Desember 2026. Keputusan ini diambil setelah uji laboratorium KemenPU menyatakan gedung induk yang dibangun sekitar 1978 itu tidak layak digunakan.
MAKASSAR — Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan mendesain ulang kawasan Kantor DPRD Sulsel pascakebakaran. Awalnya seluruh bangunan di area DPRD direncanakan direhabilitasi, tetapi hasil kajian tim ahli memutuskan dua bangunan utama tidak bisa dipertahankan.
Keputusan itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen BPBPK Sulsel Anugrah dalam rapat bersama Komisi D bidang Pembangunan DPRD Sulsel di Makassar. Menurut dia, gedung induk di Jalan Urip Sumoharjo yang dibangun bertahap sejak sekitar 1978 dinyatakan tidak layak pakai setelah terbakar.
Ruang Paripurna Jadi 5 Lantai, Sekretariat 8 Lantai
Ruang paripurna yang sebelumnya hanya dua lantai akan dibangun ulang menjadi lima lantai. Gedung sekretariat direncanakan delapan lantai, lebih tinggi dari bangunan lama.
"Untuk bangunan utama ruangan paripurna dan lainnya dibangun lima lantai, sebelumnya hanya dua lantai. Dan gedung sekretariat dibangun delapan lantai. Desainnya sudah ada. Perencanaannya 20 November, dan awal Desember 2026 sudah bisa lelang. Pembangunan, InsyaAllah Januari 2027," kata Anugrah.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid menyebut gedung baru itu akan menyediakan ruangan pribadi bagi setiap anggota dewan di lantai empat hingga delapan. Lahan parkir dirancang menampung 130 kendaraan.
"Gedung ini agak mewah. Nanti di gedung kesekretariatan lantai delapan, sudah ada ruangan untuk masing-masing anggota. Lantai dua, lantai tiga, untuk kesekretariatan. Lantai empat sampai lantai delapan itu setiap anggota sudah ada ruangan pribadi masing-masing. Ini sangat bagus sekali," ujar Kadir.
Enam Gedung Hasil Rehabilitasi Hutama Karya Sudah Rampung
Proyek rehabilitasi yang dikerjakan kontraktor Hutama Karya telah menyelesaikan gedung tower, gedung aspirasi, gedung kantin, gudang listrik, gedung Badan Kehormatan, dan gedung subbagian rumah tangga. Enam bangunan itu sudah selesai dikerjakan.
Kendala muncul pada pasokan listrik. BPBPK telah menyurat ke PLN untuk penambahan daya 400 kWp guna menunjang pekerjaan, tetapi belum mendapat respons. Pihaknya berharap Komisi D dapat menjembatani permintaan penambahan daya tersebut.
Anggota Dewan Masih Berkantor di Lokasi Kurang dari Setahun
Meski sebagian bangunan sudah rampung, anggota dewan belum bisa menempatinya karena konstruksi dua gedung utama akan mengganggu aktivitas. Kadir memperkirakan mereka masih berkantor di lokasi saat ini sekitar satu tahun ke depan.
"Kemungkinan besar kita masih berkantor di sini, masih kurang lebih 1 tahun," ucapnya.
Pembangunan gedung bertingkat umumnya memakan waktu 16 hingga 24 bulan. Kementerian PU menargetkan penyelesaian maksimal 20 bulan sejak konstruksi dimulai.
Soal nilai anggaran, Anugrah menyebut estimasi baru akan diketahui setelah proses perencanaan selesai. Seluruh biaya pembangunan dua gedung baru itu bersumber dari pemerintah pusat.
