MALILI — Rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Malili dihadiri Kapolres Lutim AKBP Ario Putranto TM, dua anggota DPRD Lutim Muhammad Iwan dan I Wayan Suparta, perwakilan Pabung, Kejaksaan, Pengadilan, Kepala Dinas Dagkop UKMP, serta Kepala Dinas Perhubungan. Turut hadir perwakilan Pertamina Karang-karangan Palopo yang menegaskan akan memberi sanksi kepada SPBU pelanggar sesuai tingkat kesalahannya.
Rakor digelar menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi. Pemkab juga merujuk SE Bupati Luwu Timur Nomor 500.2/442/Disdagkop-UKMP/2026 tentang Penjualan BBM di SPBU.
Kuota Pertalite 2026 Turun, Ganjil-Genap Jadi Penyangga
Bupati Irwan menyampaikan Luwu Timur memiliki 11 SPBU dan 2 SPBN yang seluruhnya beroperasi normal. Persoalannya, kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk tahun 2026 mengalami penurunan.
"Alhamdulillah, seluruh SPBU beroperasi secara normal. Terkait kuota BBM bersubsidi untuk Luwu Timur, khususnya Pertalite tahun 2026 ini, pasokannya mengalami penurunan," ujar Irwan.
Untuk menekan antrean, Pemkab menerapkan sistem ganjil-genap selama satu minggu terakhir. Kebijakan itu diklaim pertama diterapkan di Luwu Timur sebelum diadopsi Gubernur Sulsel untuk seluruh kabupaten/kota.
Nosel Rusak hingga Stok Menipis Jadi Temuan Lapangan
Bupati menyoroti sejumlah persoalan di lapangan: pengelolaan SPBU, kerusakan nosel, hingga kekurangan stok BBM. Ia menilai kondisi sepekan terakhir memerlukan pembenahan serius.
"Kondisi dalam satu minggu terakhir sungguh sangat memprihatinkan. Kemarin saya beserta tim turun langsung ke lapangan dan menemukan sejumlah ketidaktertiban yang seharusnya tidak terjadi," tegasnya.
Pemkab berharap rapat ini menjadi titik penyelesaian bersama atas seluruh permasalahan penyaluran BBM di Luwu Timur.
Pengelola SPBU Minta Ganjil-Genap Dilanjutkan
Pengelola SPBU Lopi, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Nursalam, mengapresiasi penerapan sistem ganjil-genap. Menurutnya, kebijakan tersebut efektif mengurai kemacetan.
"Kebijakan ini sangat baik untuk mengurai kemacetan. Kami mohon agar kebijakan ini senantiasa dijaga dan dipertahankan hingga pasokan BBM kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," harap Nursalam.
Perwakilan Pertamina Karang-karangan Palopo menyatakan volume pasokan akan menjadi catatan. Jika diperlukan penambahan, pengajuan dapat dilakukan.
Empat Poin Komitmen Pengelola SPBU dan SPBN
Sebagai tindak lanjut, 11 pengelola SPBU dan 2 SPBN menandatangani komitmen bersama mendukung langkah Pemkab menertibkan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Komitmen tersebut memuat empat poin:
- Penegakan SOP
- Nol Toleransi Penyalahgunaan
- Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
- Kenyamanan Masyarakat
