SULAWESI SELATAN — Wacana perombakan besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris secara tegas meminta konsep dapur sentral yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) diganti total menjadi dapur yang dikelola pihak sekolah dan komite orang tua murid.
"Saya tetap berpendapat bahwa redesign total, merubah konsep dapur yang tersentralistis menjadi dapur berbasis sekolah. Sehingga celah untuk melakukan korupsi juga semakin kecil," kata Charles kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (14/8/2026).
Alasan Dapur Sekolah Lebih Aman dari Praktik Korupsi
Charles meyakini pengelolaan oleh pihak sekolah dan orang tua murid akan memberikan manfaat lebih besar bagi anak-anak dibandingkan skema saat ini. Menurutnya, komite sekolah memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab langsung terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi siswa.
"Apalagi kalau kita kembalikan ke sekolah, yang mengelola pastikan orang tua murid melalui komite sekolah, yang pastinya akan memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak lebih bergizi, aman, dan layak untuk dikonsumsi," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti potensi kebocoran anggaran yang tidak hanya terjadi di tubuh BGN, seperti pengadaan motor listrik, tetapi juga di tingkat dapur. Ia mencontohkan praktik pemotongan porsi yang merugikan hak anak.
"Yang mestinya porsinya Rp10.000, dipotong diberikan hanya Rp8.000 atau Rp7.000," tegas Charles.
Dukungan Penuh untuk Sikap Tegas Prabowo soal Koruptor MBG
Charles mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut koruptor MBG sebagai biadab. Ia menekankan bahwa MBG merupakan program sosial yang menyasar kebutuhan dasar anak Indonesia, sehingga praktik korupsi di dalamnya tidak bisa ditoleransi.
"Nah, itu tadi. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab, ya, karena ini program sosial. Makanya, program ini desainnya harus diubah, jangan seperti sekarang," ujarnya.
Dengan perombakan desain tersebut, Charles berharap tidak ada lagi pengadaan barang yang tidak diperlukan. Keterlibatan orang tua murid dinilainya menjadi kunci pengawasan karena mereka pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.
"Kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat ya dalam memberikan makan untuk anak-anaknya," lanjut Charles.
Prabowo Berkomitmen Perbaiki MBG untuk Tekan Angka Stunting
Komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan MBG disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Prabowo menegaskan program ini akan diteruskan dengan perbaikan dan efisiensi, berangkat dari keprihatinannya terhadap data stunting nasional yang masih mencapai 25 persen.
"Tapi itu lah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, anak yang mengalami stunting akan mengalami gangguan perkembangan sel otak, otot, dan tulang. Kondisi ini dinilai berdampak fatal pada produktivitas mereka di masa depan, bahkan untuk pekerjaan fisik sekalipun.
"Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima ini. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," ujarnya.
