SULAWESI SELATAN — Keputusan ini diumumkan Purbaya di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Ia menyebut Kementerian Keuangan bakal menggunakan salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola aset strategis tersebut. "Nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengolah itu," kata Purbaya kepada awak media.
Skema yang Menjamin APBN Tetap Sehat
Purbaya menjelaskan, pemilihan SMV sebagai kendaraan pengambilalihan bukan tanpa alasan. Entitas ini dinilai memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan aset tanpa harus bergantung pada mekanisme anggaran tahunan yang kaku.
Lewat skema ini, ia memastikan pengelolaan proyek Whoosh tidak akan mengganggu kesehatan fiskal negara. "Nantinya, sebagian keuntungan yang didapat dari SMV Kementerian Keuangan bakal ditempatkan pada proyek kereta cepat tersebut," ujarnya.
Mengapa Pemerintah Turun Tangan?
Pengambilalihan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga keberlanjutan proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu. Konsorsium BUMN yang selama ini menjadi pengendali disebut membutuhkan suntikan modal dan manajemen baru agar operasionalnya tetap jalan.
Dengan masuknya Kementerian Keuangan melalui SMV, struktur kepemilikan Whoosh dipastikan berubah. Namun Purbaya belum merinci nilai transaksi atau porsi saham yang bakal dialihkan.
Arah Pengelolaan Whoosh ke Depan
Langkah ini sekaligus menjawab pertanyaan publik soal masa depan proyek yang sempat menuai sorotan. Pemerintah tampaknya ingin memastikan Whoosh tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga beroperasi secara efisien dan menguntungkan dalam jangka panjang.
Keputusan final soal mekanisme dan badan hukum SMV yang ditunjuk masih menunggu. Yang jelas, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjaga proyek ini tetap berjalan tanpa menguras kantong negara secara langsung.
Dengan skema ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dan fiskal. Ke depannya, keuntungan operasional Whoosh diharapkan bisa kembali digunakan untuk pengembangan proyek, bukan malah menjadi beban baru bagi APBN.
