MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdy memastikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sulsel bukan sekadar prestasi administratif. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (29/6/2026), ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Pencapaian ini merupakan sebuah prestasi serta bukti nyata sinergi seluruh perangkat daerah dengan didukung jajaran legislatif dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang semakin baik," ujar Fatmawati saat menyampaikan penjelasan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2025
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulsel, target pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 10,42 triliun berhasil terealisasi Rp 9,38 triliun atau mencapai 90 persen. Kontributor terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 4,74 triliun, disusul pendapatan transfer sebesar Rp 4,64 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp 9,12 triliun atau 88,07 persen dari alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10,36 triliun. Porsi belanja terbesar masih didominasi belanja operasi yang mencakup belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
SiLPA dan Penurunan Kewajiban Daerah
Pemprov Sulsel mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 208,25 miliar. Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2025 mencapai Rp 20,89 triliun dengan ekuitas sebesar Rp 19,88 triliun.
Fatmawati juga mengungkapkan bahwa jumlah kewajiban Pemprov Sulsel pada 2025 turun drastis menjadi sekitar Rp 1,01 triliun. Angka ini berkurang 50,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Penurunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, termasuk penyelesaian kewajiban bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota," jelasnya.
Anggaran untuk Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Fatmawati memastikan bahwa realisasi APBD 2025 menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran, melainkan dari ketepatan dan daya guna setiap rupiah yang dibelanjakan.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada seberapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi pada seberapa tepat dan berdaya guna setiap rupiah yang kita belanjakan untuk rakyat," tegas Fatmawati.
Wagub Sulsel berharap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulsel.
