Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah reformasi sistematis dalam tata kelola investasi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Gerak ini ditandai dengan diselenggarakannya Dedicated Team Meeting Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia, sekaligus peluncuran Kick-Off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2026.
Peringkat Investasi ke-20 Dorong Strategi Penguatan
Realisasi investasi Sulawesi Selatan pada 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun, posisi daerah yang menempati peringkat ke-20 secara nasional menjadi pemicu perlunya upaya penguatan yang lebih terukur dan terarah.
Akselerasi investasi ke depan diprioritaskan melalui tiga pilar utama: penguatan daya tarik daerah, perbaikan iklim usaha, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Fokus pengembangan investasi diarahkan pada hilirisasi dan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan arahan transformasi ekonomi nasional dan potensi spesifik Sulawesi Selatan.
Efisiensi Investasi Masih Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menyoroti bahwa indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara peers seperti Malaysia dan Vietnam. Kondisi ini mengindikasikan efisiensi investasi yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
"Di Sulawesi Selatan, tren penurunan ICOR hingga tahun 2025 menunjukkan perbaikan efisiensi investasi, namun tercatat masih lebih rendah dibanding nasional. Sulawesi Selatan saat ini telah memiliki lebih dari 90 IPRO dan sebagian di antaranya telah berstatus clean and clear (CnC)," ujar Rizki.
Meski demikian, realisasi investasi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata. Rizki mengidentifikasi hambatan utama mencakup kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, dan masih terdapat proyek yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Reformasi Tata Kelola dan Keamanan Berusaha Menjadi Kunci
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan perlunya reformasi komprehensif dalam tata kelola investasi daerah. Fokus khusus diberikan pada penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan aspek keamanan, dan kepastian berusaha guna mempercepat akselerasi investasi.
Forum yang diselenggarakan juga menghadirkan sesi diskusi mendalam dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang strategi investasi berdasarkan arahan pembangunan nasional, serta penjelasan mengenai upaya mendorong investasi berkelanjutan dan strategi hilirisasi industri berbasis dekarbonisasi. Danantara Indonesia turut hadir dengan membahas strategi dukungan pembiayaan proyek investasi daerah untuk mendukung pembangunan nasional.
Sinergi Instansi untuk Akselerasi Proyek Investasi
Dedicated Team Meeting berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah lokal. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat penawaran proyek kepada investor potensial.
Dengan strategi penguatan infrastruktur, reformasi tata kelola, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan peringkat investasi nasionalnya dan memanfaatkan momentum pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor domestik maupun mancanegara.
