MAKASSAR — Sulawesi Selatan menargetkan posisi sebagai simpul produksi sekaligus distribusi pangan untuk kawasan Sulampua. Target itu bertumpu pada produksi pertanian dan perikanan yang dimiliki daerah, ditambah penguatan infrastruktur serta efisiensi logistik untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di Indonesia Timur.
Fatmawati menyebut Sulsel punya potensi produksi beras, jagung, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, hingga hasil perikanan. Potensi itu dinilai belum terkelola optimal karena distribusi antardaerah masih tersendat.
Konektivitas Jadi Kunci Penghubung Daerah Surplus dan Defisit
Menurut Fatmawati, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari kapasitas produksi. Kemampuan menghubungkan daerah surplus dengan wilayah yang membutuhkan pasokan dinilai sama pentingnya.
"Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan," ujar Fatmawati di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat (23/10/2026).
Produksi melimpah tanpa distribusi efisien berisiko menimbulkan disparitas harga antarwilayah. Pemprov Sulsel merespons dengan mendorong pembangunan jalan melalui program tahun jamak Tahun Anggaran 2026, disertai pengembangan jaringan irigasi.
Dua Hambatan Utama: Cold Chain dan Ongkos Angkutan Laut
Distribusi pangan Sulampua masih terkendala keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya angkutan laut. Dua faktor itu berpotensi menurunkan kualitas komoditas dan menaikkan harga di tingkat konsumen.
Fatmawati berharap forum GPIPS melahirkan langkah konkret, terutama perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan, dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
Pemprov Sulsel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pengendalian inflasi lewat empat langkah: menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Antisipasi El Nino lewat Optimasi Lahan Rawa dan Pompanisasi
Dukungan program Kementerian Pertanian disiapkan untuk menjaga produksi, antara lain optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah. Program itu diharapkan membantu petani menghadapi risiko kekeringan akibat El Nino.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menilai GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum memperkuat pengendalian inflasi pangan di Indonesia Timur. Pelabuhan Makassar dinilai strategis sebagai pintu distribusi pangan ke wilayah Sulampua.
Thomas mengingatkan gejolak harga pangan tidak hanya tercermin pada angka inflasi, tetapi berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Tiga Pilar Talu Karsa Pangan Sulampua
Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua dengan tiga pilar. Karsa Daya memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui sarana produktif serta akses pembiayaan.
- Karsa Sambung — memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat distribusi, dan mengefisienkan biaya logistik.
- Karsa Tata — memperkuat kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, dan pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
Beberapa praktik yang sudah berjalan di kawasan Sulampua antara lain modernisasi peternakan dengan sistem closed house di Sulsel, Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.
"Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Thomas.
Mentan Soroti Tata Kelola dan Fasilitas Penyimpanan
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menekankan pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan. Produksi melimpah dinilai perlu diimbangi distribusi efisien agar petani dapat harga layak dan konsumen tetap menjangkau pangan.
Pengembangan cold storage dan penguatan koperasi dianggap dapat menyerap hasil panen saat produksi melimpah, lalu menyalurkannya ketika pasokan berkurang. Amran juga memaparkan kebijakan penyederhanaan penyaluran pupuk hingga hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.
