MAKASSAR — Komisi B DPRD Sulawesi Selatan berencana memanggil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar untuk memetakan daerah yang paling terdampak musim kemarau berkepanjangan. Pemanggilan ini dijadwalkan sebelum pembahasan APBD Perubahan, yang menurut rencana mulai bergulir pada September.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengatakan pihaknya membutuhkan gambaran detail mengenai wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan paling parah. Data tersebut nantinya menjadi dasar penentuan prioritas bantuan, seperti sumur bor dan pompanisasi.
Azizah menilai bantuan berupa pompa air dan sumur bor yang selama ini dilakukan pemerintah belum tentu menjangkau seluruh wilayah terdampak. Ia menegaskan alokasi bantuan harus diarahkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi cepat.
“Kalau berharap bantuan seperti itu, yakin dan percaya tidak cukup kalau dibagi merata. Makanya kita mau lihat betul mana yang menjadi prioritas dan yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Azizah menyebut hampir semua kabupaten/kota di Sulsel berpotensi mengalami gagal panen. Wilayah seperti Wajo disebutnya sudah pasti terancam, dan kondisi serupa diperkirakan terjadi di banyak daerah lain.
“Hampir semua daerah. Di Wajo juga pasti terancam gagal panen. Jadi banyak daerah yang akan terancam gagal panen dan hampir merata,” katanya.
Meski sebagian lahan pertanian kemungkinan sudah terdampak, Azizah menilai pemerintah masih punya ruang untuk melakukan langkah antisipasi. Upaya ini dilakukan agar kerugian petani saat panen nanti bisa diminimalkan.
Komisi B menargetkan rapat dengan BMKG digelar sebelum pembahasan perubahan anggaran dimulai. Hasil pemetaan dan prediksi BMKG nantinya diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan kekeringan, termasuk pengalokasian bantuan.
“Kita perlu tahu lebih detail kondisi wilayah-wilayah krusial di Sulsel. Dengan begitu, intervensinya bisa lebih tepat dan tidak hanya bersifat menunggu ketika petani sudah mengalami gagal panen,” pungkasnya.
Azizah mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten/kota yang telah berupaya menangani dampak kekeringan melalui berbagai program. Namun, ia menekankan luasnya wilayah terdampak menuntut penguatan langkah antisipasi agar bantuan tepat sasaran.