MAKASSAR — Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026), dimanfaatkan Pemkot Makassar untuk meluncurkan program layanan publik berbasis digital bertajuk "Merdeka dalam Genggaman". Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memperkenalkan tiga fitur terbaru yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus.
Munafri menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan pemenuhan hak dasar warga. "Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan," ujarnya di sela acara peluncuran.
Tiga fitur yang diluncurkan meliputi pelayanan pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, serta Makassar Move. Melalui layanan administrasi kependudukan, warga tidak perlu lagi mengantre di kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan.
"Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya," jelas Munafri, yang akrab disapa Appi.
Sementara itu, fitur pembayaran PBB online dirancang untuk memangkas birokrasi konvensional. Warga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara praktis melalui perangkat digital tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Fitur ketiga, Makassar Move, memiliki fungsi ganda. Selain mendorong gaya hidup sehat, aplikasi ini menjadi kanal pelaporan warga terhadap kondisi lingkungan kota saat beraktivitas di jalan.
"Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara. Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama," ungkap Appi.
Melalui fitur ini, warga yang menemukan kerusakan jalan, lampu mati, atau persoalan infrastruktur lain saat berolahraga dapat langsung melaporkannya ke pemerintah. "Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan," tambahnya.
Munafri menilai keterlibatan warga menjadi kunci pengawasan pembangunan kota. Menurutnya, tidak semua persoalan di lapangan mampu terpantau langsung oleh aparat pemerintah.
"Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik. Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah," tuturnya.
Peluncuran ketiga fitur ini sekaligus menjadi simbol semangat kemerdekaan di era digital. "Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik," tegas Munafri.
Appi berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga ikut mengawasi dan mengawal pembangunan Kota Makassar melalui kanal digital yang telah disediakan.