MAKASSAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai Kick-Off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Dedicated Team Meeting (DTM) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) untuk menyelaraskan strategi percepatan investasi di wilayah tersebut.
Acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini menjadi wadah krusial bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong transformasi ekonomi. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Meski realisasi investasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 menunjukkan tren positif pada sektor Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), posisi tawar provinsi ini masih memerlukan penguatan. Saat ini, Sulawesi Selatan berada di peringkat ke-20 secara nasional dalam capaian investasi, sebuah catatan yang memicu otoritas daerah untuk merumuskan strategi peningkatan daya tarik yang lebih agresif.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyoroti indikator efisiensi investasi yang dikenal sebagai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Menurutnya, ICOR Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Hal ini menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi masih relatif mahal, sehingga efisiensi menjadi kunci utama.
“Di Sulawesi Selatan, tren ICOR hingga 2025 memang menunjukkan perbaikan, namun posisinya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Peningkatan efisiensi investasi di daerah harus terus didorong agar kita lebih kompetitif,” ujar Rizki Ernadi Wimanda dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa perbaikan iklim usaha dan penyediaan infrastruktur pendukung menjadi syarat mutlak untuk menarik investor global maupun domestik.
Sulawesi Selatan saat ini telah mengidentifikasi lebih dari 90 Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dari jumlah tersebut, sebagian besar proyek telah mengantongi status clean and clear (CnC), yang berarti secara legalitas lahan dan perizinan awal sudah tidak memiliki kendala berarti. Namun, tantangan besar masih membayangi proses eksekusi atau realisasi di lapangan.
Rizki menjelaskan bahwa beberapa hambatan utama meliputi kesiapan proyek yang belum optimal dari sisi teknis, serta keterbatasan dalam pemanfaatan skema pembiayaan alternatif. Selain itu, ditemukan adanya beberapa proyek daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, sehingga daya tariknya di mata investor strategis menjadi berkurang.
“Beberapa tantangan utama antara lain kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta adanya proyek yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tambahnya. Oleh karena itu, BI Sulsel mendorong adanya pendampingan penyusunan feasibility study (FS) yang lebih kredibel agar setiap proyek yang ditawarkan memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa reformasi tata kelola investasi di daerah harus segera dilakukan. Fokus utama pemerintah daerah ke depan adalah memastikan keamanan wilayah dan kepastian hukum bagi para pengusaha. Jufri menilai, tanpa jaminan keamanan dan kepastian berusaha, akselerasi investasi akan sulit tercapai secara maksimal.
Dalam pertemuan PINISI SULTAN tersebut, disepakati bahwa hilirisasi akan menjadi motor utama penggerak ekonomi. Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, kelapa, rumput laut, garam, perikanan, kakao, hingga kelapa sawit. Penyelarasan proyek-proyek ini dengan agenda pembangunan nasional diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang besar bagi masyarakat lokal.
“Lewat forum ini juga, kita mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan melalui Danantara, serta kemitraan dengan investor strategis domestik maupun internasional,” tegas Jufri Rahman. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperkuat promosi IPRO melalui berbagai forum bisnis dan kunjungan lokasi secara langsung guna memastikan investor mendapatkan data yang akurat.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan instansi vertikal lainnya akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan proyek. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan investasi yang masuk ke Sulawesi Selatan tidak hanya sekadar angka, tetapi menjadi investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.