SIDRAP — Lompatan pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang menempatkan kabupaten berjuluk Bumi Lasinrang itu di posisi teratas Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pada 2024, Sidrap hanya berada di peringkat ke-21 dari 24 kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan pertumbuhan sekitar empat persen.
Perubahan itu terjadi setelah pemerintah daerah menerjemahkan program swasembada pangan nasional menjadi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Sidrap dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras dan telur utama di kawasan Indonesia Timur.
Mengapa Program Pusat Tidak Bisa Diterapkan Mentah-mentah
Syaharuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan besarnya anggaran. Kemampuan pemerintah daerah membaca kebutuhan warga dinilainya sama pentingnya.
"Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah," ucap Syaharuddin dalam dialog tersebut.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menyusun strategi agar program nasional tepat sasaran. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan sektor yang paling berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Produktivitas Pertanian Naik dari 7 Ton ke 10-11 Ton
Sejumlah faktor disorot dalam dialog itu sebagai pendorong utama. Kelancaran ketersediaan pupuk, penerapan pertanian modern, dan keterlibatan petani milenial disebut memberi ruang bagi penguatan sektor pertanian.
Dampaknya terlihat pada produktivitas lahan. Syaharuddin menyebut angka produksi yang sebelumnya berada di kisaran tujuh ton meningkat menjadi sekitar 10 hingga 11 ton.
Bagi daerah yang bergantung besar pada sektor pertanian, kenaikan itu berpotensi memperkuat pasokan pangan. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan dan distribusi hasil panen ikut terdorong.
Anggaran Sidrap Susut Rp170 Miliar, Ini Respons Bupati
Di tengah capaian tersebut, Syaharuddin menyoroti penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah. Anggaran Sidrap yang semula berkisar Rp1,3 triliun mengalami pemangkasan sekitar Rp170 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp1,1 triliun.
Kondisi itu menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan. Optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi pilihan yang disebutnya lebih realistis ketimbang mengandalkan belanja besar.
Syaharuddin berpandangan efisiensi anggaran tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman bagi pemerintah daerah. Keterbatasan fiskal, menurutnya, bisa menjadi momentum memperkuat inovasi dan efektivitas belanja.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Sorotan Lintas Provinsi
Dialog Total Politik itu juga menghadirkan sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan visi Presiden Prabowo.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan program pusat agar bisa dimanfaatkan optimal oleh kabupaten dan kota. Ia mengingatkan pembangunan tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur jalan.
Forum itu turut menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Jember Gus Fawait, serta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai penanggap.
Keberlanjutan peningkatan produksi Sidrap tetap bergantung pada sejumlah syarat. Dukungan infrastruktur pertanian, kepastian pasar, kestabilan harga, dan akses memadai terhadap sarana produksi disebut menentukan apakah lonjakan pertumbuhan bisa bertahan.
