SULAWESI SELATAN — Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memaparkan sejumlah agenda pengendalian iklim Indonesia di Climate Summit 2026 Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9). Indonesia menegaskan komitmen menuju emisi nol bersih 2060 atau lebih cepat, dengan menyoroti pengurangan metana, energi surya, dan perlindungan kawasan pesisir. Pemerintah juga menuntut dukungan pembiayaan internasional yang terjangkau untuk membiayai target penurunan emisi dan rencana adaptasi nasional.
Indonesia menempatkan pengurangan emisi metana sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda iklim yang dibawa ke forum PBB. Gas rumah kaca tersebut tercatat menyumbang 18,12 persen dari total emisi nasional pada 2022, menjadikannya salah satu sumber yang paling mendesak untuk ditangani.
Pemerintah mendorong perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan teknologi, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Langkah ini tidak hanya menyasar penurunan emisi, tetapi juga perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan pelayanan publik di daerah.
Energi Surya hingga Biodiesel B50 Masuk Peta Jalan
Di sektor energi dan industri, Indonesia memaparkan sejumlah langkah transisi. Pengembangan energi surya skala besar, penerapan bahan bakar biodiesel B50, kendaraan listrik, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon menjadi bagian dari strategi yang disampaikan.
Jumhur menekankan bahwa peralihan menuju ekonomi rendah karbon tidak bisa hanya diukur dari sisi teknologi atau nilai investasi. Keterjangkauan energi, kesempatan kerja, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, dan manfaat lingkungan yang nyata menjadi tolok ukur yang sama pentingnya.
"Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/9).
Pembiayaan Jadi Kunci, Hibah dan Bunga Rendah Diminta
Persoalan pendanaan menjadi salah satu poin yang paling ditekankan Indonesia dalam forum tersebut. Pemerintah meminta dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk menjalankan target penurunan emisi dan rencana adaptasi nasional.
Indonesia secara khusus menyoroti pentingnya hibah serta pembiayaan berbunga sangat rendah. Skema pendanaan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, dan penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Indonesia mendorong peningkatan dukungan pendanaan internasional. Termasuk bagi negara dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem.
Ancaman Kenaikan Muka Air Laut dan Rencana Giant Sea Wall
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi ancaman nyata dari kenaikan muka air laut. Pemerintah menyampaikan rencana pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, disertai perlindungan dan pemulihan mangrove serta ekosistem pesisir.
Jumhur menegaskan bahwa Persetujuan Paris tetap menjadi kompas kebijakan iklim Indonesia. Namun, dengan ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius yang semakin menyempit, ia menilai tugas semua negara adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil yang nyata.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata," kata Jumhur.
Indonesia juga menegaskan bahwa upaya menurunkan emisi harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini menjadi posisi Indonesia dalam negosiasi iklim internasional menjelang COP31.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujarnya.
