MAKASSAR — Pelindo Regional 4 tidak hanya mengandalkan kebijakan internal untuk menekan praktik korupsi di lingkungan pelabuhan. Perusahaan pelat merah itu menggandeng akademisi dan seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi bertajuk “Membangun Budaya Integritas untuk Mewujudkan Pelayanan Kepelabuhanan yang Bersih, Transparan, dan Bebas dari Penyuapan serta Fraud” di kantornya, Rabu (29/7).
Mengapa Ekosistem Pelabuhan Rawan Fraud?
Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, menyebut pelabuhan sebagai simpul vital rantai logistik nasional yang melibatkan banyak pihak. Menurutnya, risiko penyuapan dan kecurangan (fraud) muncul justru karena kompleksitas interaksi antara operator, instansi pemerintah, dan pengguna jasa.
“Pelayanan yang profesional hanya dapat terwujud apabila seluruh proses bisnis dijalankan secara bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyuapan maupun fraud,” ujar Rinto dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Strategi Penguatan dari Dalam dan Luar Perusahaan
Pelindo Regional 4 telah menerapkan sejumlah instrumen antikorupsi secara konsisten. Mulai dari pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), hingga peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai integritas bagi seluruh karyawan.
“Komitmen tersebut juga kami perluas kepada seluruh mitra kerja dan pengguna jasa agar budaya antikorupsi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pelabuhan,” tambah Rinto. Ia optimistis langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan kepelabuhanan.
Kacamata Hukum: Integritas Dimulai dari Individu
Dosen Fakultas Hukum Unhas, Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut. Ia menekankan bahwa sistem setangguh apa pun tidak akan berjalan tanpa komitmen personal dari setiap individu yang terlibat.
“Integritas bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam proses pelayanan. Ketika seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko hukum dan dampak penyuapan maupun fraud, maka budaya kepatuhan akan tumbuh secara alami,” papar Aswin.
Menurut Aswin, kolaborasi antara operator pelabuhan, instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna jasa menjadi faktor kunci. Tanpa sinergi itu, ekosistem kepelabuhanan yang bersih dan berdaya saing sulit diwujudkan.
Komitmen Bersama: Bukan Sekadar Seremonial
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Penyuapan dan Anti Fraud. Dokumen itu ditandatangani oleh Pelindo Regional 4 bersama seluruh stakeholder dan pengguna jasa yang hadir. Pelindo Regional 4 menyebut penandatanganan itu sebagai simbol sinergi untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas.
