JAKARTA — Integrasi data menjadi kunci utama dalam pertemuan puncak antara BPOM dan BPS pekan lalu. Dua lembaga ini tidak hanya membahas teknis sinkronisasi, tetapi juga merancang ulang tata kelola data yang selama ini berjalan terpisah.
Mengapa Sinkronisasi Data Ini Mendesak?
Selama ini, BPOM mengelola data pengawasan lapangan, sementara BPS memegang data statistik nasional. Keduanya seringkali tidak nyambung. Akibatnya, pemetaan risiko industri obat, pangan olahan, kosmetik, hingga suplemen kesehatan menjadi kurang akurat.
"Data yang terintegrasi menjadi modal penting dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, presisi, dan berbasis bukti," tegas Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Fokus pada Interoperabilitas dan Transformasi Digital
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah harmonisasi klasifikasi identitas pelaku usaha. Kedua lembaga juga menyepakati interoperabilitas sistem data untuk memangkas duplikasi informasi. Langkah ini dinilai krusial agar BPOM bisa mengidentifikasi tingkat risiko industri secara lebih cepat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, BPS siap mendukung penuh penyediaan data statistik berkualitas. Tujuannya jelas: menghasilkan kebijakan publik yang transparan dan berdampak langsung pada perlindungan masyarakat.
Delegasi BPOM juga mempelajari pemanfaatan data science dan metodologi statistik modern yang dikembangkan BPS. Pengalaman ini akan menjadi rujukan utama BPOM dalam mengakselerasi transformasi digital di internal organisasinya.
Dampak Langsung bagi UMKM dan Industri Lokal
Dengan data yang akurat, BPOM bisa memberikan pendampingan yang tepat sasaran bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Alih-alih melakukan pengawasan yang bersifat umum, pengawasan kini bisa dibedakan berdasarkan tingkat risiko masing-masing industri.
Sinergi ini juga mengawal prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus kebijakan menyasar pada efisiensi birokrasi, penguatan daya saing industri lokal, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh.
Pejabat yang Hadir dalam Pertemuan
Delegasi BPOM dipimpin langsung oleh Kepala BPOM, didampingi Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin, serta sejumlah kepala biro dan pusat. Sementara dari BPS, hadir Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Dr. Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Dr. Ateng Hartono, dan jajaran direktur terkait.
Kepastian regulasi yang lahir dari data presisi ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Indonesia pun diharapkan semakin aman dan berdaya saing di pasar global.
