SULAWESI SELATAN — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pemerintah berharap seluruh operator seluler mematuhi aturan tersebut. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
"Ya, kan sudah keluar (SE Menkomdigi). Kita merespon apa yang sudah diputuskan (Mahkamah Konstitusi) secara hukum tentang kuota internet itu, dan kita harapkan semua opsel bisa patuh terhadap aturan itu," ujar Nezar.
Isi Putusan MK dan Dasar Hukum Aturan Ini
Kebijakan perlindungan sisa kuota internet merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026. Dalam putusan itu, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan bisa digunakan.
Menindaklanjuti putusan tersebut, Komdigi menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026. SE ini menjadi pedoman bagi penyelenggara telekomunikasi dalam memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.
Operator Tidak Boleh Kenakan Biaya Tambahan
Perlindungan sisa kuota tidak hanya bisa diberikan melalui mekanisme rollover. Operator juga dapat menyediakan pilihan berupa perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan.
Aturan itu juga melarang operator mengenakan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan sisa kuota pelanggan. Artinya, pengguna tidak perlu membayar ekstra agar kuota yang belum terpakai tetap bisa digunakan.
Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
Nezar menambahkan, Komdigi akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan keputusan MK berjalan sesuai ketentuan.
"Dan, juga melakukan koordinasi, kolaborasi dengan para stakeholder, terutama untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan MK itu," kata Wamenkomdigi.
Dampak bagi Pengguna dan Operator
Bagi pengguna smartphone, aturan ini berpotensi mengubah cara operator memperlakukan sisa kuota yang selama ini hangus saat masa aktif berakhir. Pengguna kini punya dasar hukum untuk menuntut perlindungan atas kuota yang sudah dibayar.
Bagi pelaku bisnis digital dan operator seluler, kepatuhan terhadap SE ini menjadi kewajiban baru yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem layanan dan kebijakan produk. Komdigi belum merinci sanksi bagi operator yang tidak patuh, namun pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan.
Pelaksanaan aturan ini menjadi ujian pertama bagi Komdigi dalam memastikan putusan MK diterjemahkan menjadi perubahan nyata di level layanan konsumen.
