MAKASSAR — Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk merampungkan pendataan yang telah dimulai sejak 15 Juni lalu. Dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, ia menekankan perlunya kolaborasi yang lebih masif agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.
Penolakan dari Pelaku Usaha karena Isu Pajak
Abdul Hafid mengakui bahwa masih ada resistensi dari sejumlah pelaku usaha, terutama di kawasan perdagangan dan niaga, yang enggan memberikan data secara lengkap. Kekhawatiran utama mereka adalah data yang diserahkan akan dikaitkan dengan kewajiban perpajakan.
"Kami menjamin kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan saat sensus, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," tegasnya dalam kesempatan tersebut.
Wawancara Rata-rata 36 Menit per Responden
BPS juga membeberkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses wawancara kepada setiap responden, menurut Abdul Hafid, berlangsung sekitar 36 menit melalui penyampaian kuesioner. Angka ini menjadi acuan bagi petugas sensus di lapangan untuk mengatur waktu kunjungan.
Pemkot Siap Sinergi dan Pantau Berkala
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyatakan akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot untuk mendukung kelancaran pendataan. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak.
"Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal," ujar Aliyah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala. Langkah ini diambil agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti bersama.
