MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir atau SIGAP PESISIR sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Inovasi ini menjadi salah satu dari delapan program perangkat daerah yang diluncurkan dalam agenda transformasi di lingkungan Pemkot Makassar.
Mengapa Waktu Respons Bencana di Pesisir Harus Lebih Cepat?
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, menyebut kecepatan menjadi faktor penentu dalam penyelamatan jiwa saat kondisi darurat. Kawasan pesisir, menurutnya, memiliki kerawanan tinggi terhadap banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi, cuaca buruk, hingga kecelakaan di perairan.
“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif,” ujar Fadli.
SOP Baru: Menghubungkan Pemkot, TNI-Polri, hingga Nelayan
Melalui sistem ini, BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang menghubungkan pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, relawan, komunitas kebencanaan, dan masyarakat pesisir. Setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan, sehingga proses aktivasi hingga penanganan di lapangan bisa berlangsung tanpa hambatan.
Warga pesisir tidak hanya menjadi objek penyelamatan. Mereka akan mendapat edukasi mengenai pelaporan kejadian, prosedur evakuasi, serta tindakan penyelamatan awal yang aman sebelum tim tiba.
Target Waktu 15 Menit: Apa yang Berubah?
Sebelumnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespons keadaan darurat di pesisir Makassar mencapai 90 menit. Dengan SIGAP PESISIR, BPBD menargetkan waktu tersebut bisa ditekan hingga 15 menit. Percepatan ini dimungkinkan karena sistem distribusi informasi dan mobilisasi sumber daya dilakukan secara paralel, bukan bertahap.
BPBD menilai inovasi ini menjadi langkah transformasi tata kelola penanggulangan bencana yang tidak hanya fokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan.
Replikasi ke Daerah Pesisir Lain
Implementasi SIGAP PESISIR akan dilakukan secara bertahap di wilayah pesisir Makassar yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. BPBD berharap model ini bisa menjadi praktik baik penanganan bencana perkotaan berbasis kolaborasi dan direplikasi oleh daerah pesisir lainnya di Indonesia.
