SELAYAR — Lebih dari satu dekade warga di pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar hidup berdampingan dengan ancaman abrasi yang tak kunjung usai. Kondisi ini bukan sekadar kekhawatiran akan bencana, melainkan kenyataan pahit yang menggerus daratan dan mengancam infrastruktur vital warga setiap harinya.
Jalur Utama Terancam Putus, Pemukiman Mulai Tergerus
Di jalur strategis Pamatata menuju Kota Benteng, air laut kini nyaris menyentuh bahu jalan. Tanah daratan perlahan hilang tersapu arus, sementara aktivitas warga di kawasan Bontosikuyu dan Laiyolo terus berlangsung di tengah risiko longsornya struktur pantai.
“Perjalanan menyusuri jalur ini selalu menyisakan rasa haru sekaligus getir. Di satu sisi keindahan alam masih asri, di sisi lain garis pantai makin mundur,” tulis Rahman Daeng Gus Dur, aktivis difabel asal Sulawesi Selatan, dalam laporannya kepada PELAKITA.ID.
Kekhawatiran ini, menurutnya, sudah disuarakan masyarakat sejak 2015. Namun, hingga 11 tahun berlalu, perlindungan nyata dari pemerintah belum juga terlihat.
Janji di Atas Kertas: Rencana Induk Tanpa Tindakan Nyata
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat telah memasukkan penanganan abrasi ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sejak 2018. Di dalam dokumen tersebut, tertulis rencana pembangunan tanggul penahan gelombang, penanaman mangrove, hingga rekayasa struktur pantai di titik-titik rawan.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. “Tidak ada satu meter pun tanggul penahan yang selesai dibangun, tidak ada satu hektar pun lahan yang ditanami kembali secara masif. Semua masih berupa peta dan tulisan di meja kerja dinas,” tegas Rahman.
Langkah kedua yang terus diulang adalah pengajuan proposal ke pemerintah pusat. Sejak 2019, Pemda mengaku terus memohon bantuan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, tidak ada laporan terbuka mengenai respons pusat, apalagi hasil pembangunan.
Peran Pemprov Sulsel Nyaris Tak Terlihat, Anggaran Khusus Nihil
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga disorot karena minimnya keterlibatan. Selama ini, peran Pemprov disebut hanya sebatas menjadi perantara surat-menyurat antara kabupaten dengan kementerian di Jakarta.
“Tidak ada satu rupiah pun alokasi anggaran khusus dari APBD Provinsi yang disiapkan khusus untuk menyelamatkan Selayar,” ungkap Rahman. Padahal, Selayar merupakan pulau terluar dan wilayah paling selatan Indonesia yang menjadi benteng kedaulatan negara.
Penambangan Pasir Ilegal Diduga Percepat Kerusakan
Selain faktor alam, aktivitas penambangan pasir laut yang berlangsung diam-diam pada malam hari disebut ikut mempercepat abrasi. Warga kerap melaporkan kegiatan ini, namun pengawasan dan penindakan dari aparat penegak hukum dinilai sangat lemah.
“Kelalaian ini makin mempercepat kerusakan, seolah pemerintah sengaja membiarkan Selayar makin parah,” tambahnya.
Desakan Aktivis: Alokasikan Anggaran dan Turunkan Tim Teknis
Rahman mendesak pemerintah provinsi untuk segera menunjukkan kepedulian nyata. “Alokasikan anggaran khusus, turunkan tim teknis, dan tunjukkan bahwa provinsi peduli pada wilayah paling selatan ini. Selayar butuh dukungan nyata, bukan sekadar ucapan selamat dalam acara seremonial,” pungkasnya.
Apa langkah konkret yang bisa dilakukan Pemprov Sulsel untuk Selayar?
Langkah paling mendesak adalah mengalokasikan anggaran khusus dari APBD Provinsi untuk pembangunan infrastruktur pelindung pantai dan reboisasi mangrove. Selain itu, tim teknis dari dinas terkait harus segera diturunkan untuk melakukan kajian dan eksekusi di lapangan, bukan sekadar menjadi perantara surat.
Siapa yang paling terdampak abrasi di Selayar?
Warga pesisir di kecamatan Bontosikuyu, Laiyolo, dan pengguna jalur utama Pamatata–Kota Benteng adalah pihak yang paling terdampak. Ancaman utama meliputi hilangnya lahan pemukiman, rusaknya akses transportasi, dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Kapan pemerintah akan mulai membangun tanggul di Selayar?
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada jadwal pasti yang diumumkan oleh Pemkab Kepulauan Selayar maupun Pemprov Sulawesi Selatan. Dokumen perencanaan telah ada sejak 2018, namun realisasi pembangunan fisik di titik-titik rawan abrasi masih nol persen.
