SULAWESI SELATAN — Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 triliun. Pemerintah menilai proyek ini bukan sekadar transisi energi, melainkan peluang membangun industri baru dan memperluas akses listrik ke wilayah terpencil.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menyampaikan proyek PLTS 100 GW juga berpotensi menghemat sekitar Rp74 triliun per tahun. Angka itu muncul dari pengurangan ketergantungan pada energi fosil seiring masuknya kapasitas surya ke sistem kelistrikan nasional.
Dida memaparkan hitungan tersebut dalam acara ESG Now Leadership Forum & Awards 2026 yang digelar Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurut dia, manfaat program ini tidak tunggal: ada sisi ekonomi, ketenagakerjaan, pemerataan akses energi, dan lingkungan yang bergerak bersamaan.
Dari 5,5 juta lapangan kerja yang diproyeksikan, sebagian besar berada di bidang konstruksi dan pemasangan pembangkit. Pekerjaan itu mencakup perakitan panel, instalasi struktur, hingga penyambungan ke jaringan distribusi.
Selain konstruksi, kebutuhan tenaga kerja menyebar ke operasi dan pemeliharaan pembangkit, rantai pasok komponen, serta jasa pendukung di sekitar lokasi proyek. Dida menegaskan pengembangan energi terbarukan perlu dipandang sebagai jalan membangun industri baru dan meningkatkan daya saing, bukan sekadar proyek infrastruktur.
“Program ini berpotensi menghemat sekitar Rp74 triliun per tahun. Kemudian juga akan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, termasuk di bidang konstruksi, dan kebutuhan investasinya sekitar Rp1.100 triliun,” ujar Dida.
Selain soal lapangan kerja, program ini menyasar masyarakat di wilayah yang belum tersambung jaringan transmisi. Pembangkit surya berskala kecil dinilai lebih mudah dipasang di daerah terpencil dibanding pembangkit fosil berskala besar yang menuntut infrastruktur jaringan panjang.
Bagi rumah tangga dan usaha di daerah tersebut, akses listrik membuka jam operasional lebih panjang dan menekan biaya energi. Pemerintah memposisikan pemerataan akses ini sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif, bukan hanya terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar.
Pengembangan PLTS 100 GW diperkirakan menurunkan emisi sekitar 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Angka itu menjadikan proyek ini salah satu instrumen utama pemerintah untuk memenuhi target iklim sekaligus menjaga pasokan listrik nasional.
Dida menyebut ekonomi hijau, transisi energi, dan pengelolaan limbah sebagai sektor yang berpeluang besar menyerap tenaga kerja dan memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah pun mendorong keberlanjutan masuk ke strategi bisnis dan investasi, lewat efisiensi sumber daya, transformasi digital, dan adopsi teknologi.
Besarnya proyeksi lapangan kerja bergantung pada realisasi investasi Rp1.100 triliun. Tanpa aliran modal yang konsisten, target kapasitas terpasang dan serapan kerja berisiko meleset.
Kesiapan industri pendukung juga menjadi penentu. Komponen seperti modul surya, inverter, dan struktur penopang masih banyak didatangkan dari luar negeri, sehingga nilai tambah dalam negeri belum optimal. Ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang instalasi dan pemeliharaan sistem surya menjadi syarat lain yang tak bisa diabaikan.
Pemerintah menyadari pemerataan manfaat harus dijaga agar pembangunan energi terbarukan tidak hanya menguntungkan wilayah tertentu. Proyek PLTS 100 GW kini menjadi ujian bagi Indonesia: apakah transisi energi bisa berjalan seiring penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.