MAKASSAR — Forum yang berlangsung di Lantai 6 Room Amarilys ini menghadirkan narasumber dari kalangan birokrasi dan akademisi. Mereka membedah arah kebijakan pendidikan sekaligus menekankan pentingnya pengawasan publik agar program berjalan sesuai sasaran.
Dandi Akhmad Muhajir Arif, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, membuka diskusi dengan mengangkat tema "Pendidikan sebagai Hak Dasar, Bukan Hak Istimewa". Menurutnya, layanan pendidikan yang layak tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu.
"Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu," ujar Dandi dalam pemaparannya.
Dandi menjelaskan, sejumlah program prioritas bidang pendidikan tengah diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu sekaligus memperluas akses. Ia menegaskan kedua hal tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
"Akselerasi mutu dan pemerataan akses harus berjalan beriringan agar pembangunan pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, akademisi A. Reza Febriadi menyoroti pentingnya budaya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai sektor pendidikan memegang peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan masa depan Kota Makassar.
"Mari kita wujudkan Makassar sebagai kota pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pendidikan yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula," kata Reza.
Ia menambahkan, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen bersama. Sistem yang dibangun harus mampu mencegah praktik korupsi dan memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Diskusi yang dimoderatori Muh. Akbar itu berlangsung interaktif. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada para narasumber.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah strategi pemerintah daerah memastikan program pemerataan pendidikan menjangkau masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses. Ada pula peserta yang menanyakan mekanisme transparansi dalam pelaksanaan program, termasuk bagaimana masyarakat bisa turut mengawasi agar kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Melalui pengawasan yang konstruktif, pembangunan pendidikan di Makassar diharapkan semakin berkualitas, merata, dan berorientasi pada kepentingan publik.