Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memaparkan praktik baik pengembangan Super Apps Lontara+ di JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8). Aplikasi ini lahir untuk menyatukan 358 aplikasi layanan yang sebelumnya berjalan terpisah di lingkungan Pemkot Makassar.
MAKASSAR — Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Muhammad Roem menjadi narasumber dalam forum yang mengangkat tema "From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities" tersebut. Ia memaparkan bagaimana Lontara+ dirancang sebagai ekosistem digital terpadu untuk pelayanan publik.
Lontara+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya menjawab persoalan layanan digital yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD," ujar Roem dalam keterangan resmi yang diterima di Makassar, Jumat.
Sedikitnya 358 aplikasi berjalan secara terpisah sebelum Lontara+ hadir. Melalui aplikasi ini, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dalam satu ekosistem digital.
Pada 17 Agustus 2026, Lontara+ meluncurkan tiga fitur terbaru. Pertama, layanan administrasi kependudukan. Kedua, pembayaran PBB secara online. Ketiga, Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik dan pelaporan infrastruktur.
"Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," kata Roem.
Roem menilai JFCF 2026 memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah. Tujuannya mempercepat transformasi digital melalui pertukaran wawasan sekaligus memperkuat jejaring serta kolaborasi antarpemda.
"Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Roem hadir bersama Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri RI Amran serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Roem berharap forum ini dapat terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah daerah lainnya. Dengan begitu, inovasi digital yang dikembangkan di daerah bisa memberikan manfaat lebih luas dan mendukung pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.