MAKASSAR — Skema pembiayaan tahun jamak ini dinilai mengubah pola pembangunan yang sebelumnya parsial menjadi lebih terarah. Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, menegaskan bahwa pengawasan legislatif tidak berhenti setelah anggaran disepakati.
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” ujarnya di Makassar, Senin (10/8/2026).
Menurut Mizar, proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang kerap terkendala saat harus menyesuaikan kemampuan anggaran tahunan. Dengan MYP, pemerintah memiliki kerangka pembiayaan yang jelas sejak awal, baik dari sisi target, tahapan pekerjaan, maupun kebutuhan anggarannya.
Pola Baru: Kepastian Arah Pembangunan vs Serapan Anggaran
Legislator Partai Nasdem itu melihat perubahan signifikan dibanding pola pembangunan parsial. Pemerintah kini tidak lagi sekadar mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan tahunan, tetapi menyusun target pembangunan secara komprehensif.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya,” tegas Mizar seraya mengusulkan agar ada anggaran pemeliharaan pasca-konstruksi, baik untuk kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Ia menambahkan, tidak semua proyek harus memakai skema multiyears. MYP idealnya hanya untuk pekerjaan bernilai strategis, berdurasi lebih dari satu tahun, dan berdampak besar pada konektivitas serta pelayanan publik.
“Ke depan bisa menjadi model, tetapi tentu harus selektif. Yang paling penting adalah perencanaannya matang, pengawasannya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ombudsman: Relevan untuk Layanan Dasar Hingga ke Desa
Dukungan datang dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar. Ia menilai program MYP menyasar sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat sampai ke desa-desa.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Ismu.
“Mengingat program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” sambungnya.
Konektivitas Antarwilayah dan Dampak Ekonomi Masyarakat
Bagi Sulsel yang wilayahnya luas, konektivitas infrastruktur antardaerah menjadi kunci aktivitas ekonomi. Pembangunan jalan, irigasi, hingga fasilitas kesehatan berdampak pada mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau infrastrukturnya selesai dengan baik dan tepat waktu, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara langsung. Jalan yang semakin baik memperlancar mobilitas, irigasi mendukung pertanian, dan fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkas Mizar.
Dana MYP 2025-2027 bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel. Mayoritas anggaran terserap untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
