MAKASSAR — Media sosial tidak lagi sekadar tempat pemkot mengumumkan program atau membagikan foto kegiatan. Bagi Pemkot Makassar, linimasa Twitter, Instagram, dan Facebook kini berfungsi sebagai sensor sosial yang menangkap gelombang opini publik sebelum berubah menjadi krisis.
Kepala Diskominfo Kota Makassar Muhammad Roem mengatakan perubahan pendekatan ini sudah diuji coba melalui ekosistem Lontara+. Aplikasi tersebut tidak hanya memperkuat layanan publik, tetapi juga menjadi alat pengambilan keputusan berbasis data yang real-time.
Sensor Sosial di Linimasa
"Medsos tidak lagi menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi, tetapi sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat," ujar Roem dalam keterangannya, Jumat.
Ia menjelaskan pendekatan ini memungkinkan aparatur mendeteksi potensi persoalan sejak dini. Setiap isu yang muncul di ruang digital bisa direspons sebelum meluas dan menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Akun Lokal Jadi Mitra Strategis
Pemkot Makassar juga tidak lagi memandang akun-akun informasi lokal sebagai pesaing atau pengganggu. Sebaliknya, akun-akun yang punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik itu justru dirangkul sebagai mitra.
"Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital," kata Roem.
Semua Data Bermuara ke Dashboard Wali Kota
Seluruh integrasi data digital—mulai dari data layanan publik hingga dinamika media sosial—bermuara pada satu titik: dashboard Wali Kota Makassar. Instrumen ini menjadi acuan bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data.
Menurut Roem, keberadaan ekosistem digital itu juga membantu meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik. Komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis kepercayaan membuat setiap kebijakan baru lebih mudah diterima masyarakat.
Pemkot Makassar memaparkan strategi ini dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang digelar sebagai rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Kota Medan, Kamis (2/7). Forum itu menjadi ajang berbagi praktik baik antar-pemerintah kota dalam membangun ketahanan informasi dan pelayanan publik yang lebih responsif di era digital.
