SULAWESI SELATAN — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membukukan laba bersih konsolidasi Rp325,5 triliun pada 2025, melonjak 75,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian itu ditopang konsolidasi aset delapan BUMN utama, dari BRI, Telkom, PLN, hingga Pertamina. Manajemen menargetkan laba konsolidasi 2026 menembus Rp360 triliun dengan setoran dividen ke kas negara Rp150 triliun-Rp200 triliun.
Lonjakan laba Danantara tidak lepas dari mandat yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi itu menugaskan lembaga ini mengalokasikan investasi pada proyek strategis pembangunan nasional dan pelayanan publik, tanpa menggantungkan pembiayaan sepenuhnya pada APBN.
Delapan BUMN utama berada dalam payung konsolidasi: BRI, Telkom, PLN, dan Pertamina. Kinerja gabungan entitas tersebut menjadi mesin utama pertumbuhan laba lembaga pengelola investasi negara itu.
Managing Director Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF) M Rachmat Kaimuddin memaparkan arah investasi lembaga. Sektor prioritas mencakup kedaulatan energi, infrastruktur dasar, percepatan hilirisasi, dan industrialisasi nasional, ditambah pembangunan ekosistem keuangan.
"Filosofinya sesuai Perpres 28/2026, BPI Danantara ditugaskan berinvestasi pada hal-hal yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik. Strategi kita ada empat, tiga sektor prioritas dan satu lagi pembangunan ekosistem keuangan," ujar Rachmat di Sequis Tower, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Di sektor kedaulatan energi, Danantara menyasar proyek yang menekan impor minyak dan LPG yang membebani neraca perdagangan. Pilar infrastruktur mengincar proyek perlindungan pesisir seperti Giant Sea Wall, perumahan rakyat, dan konektivitas.
Untuk industrialisasi, fokus diarahkan pada pembentukan rantai pasok kendaraan listrik lokal. Tujuannya agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar impor produk jadi.
Operasional Danantara dibagi ke dalam dua lengan. Danantara Asset Management (DAM) mengelola BUMN komersial, sementara DDMF berperan sebagai akselerator dan investor proyek pembangunan.
DDMF diposisikan sebagai jembatan pembiayaan proyek berdampak sosial-ekonomi tinggi yang belum ramah skema perbankan atau dinilai terlalu berisiko bagi swasta murni. Pendekatan yang dipakai adalah de-risking agar dukungan pemerintah bisa dioptimalkan, bukan dibesarkan tanpa perhitungan.
"Tujuannya DDMF diminta ke situ karena tugas kita untuk mencoba struktur dan membuat proses de-risking supaya dukungan pemerintahnya itu kalau bisa dioptimalisasi. Jadi enggak usah kalau bisa enggak gede, enggak usah gitu ya kira-kira, dioptimalisasi," tutur Rachmat.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai konsolidasi BUMN dan inisiasi Proyek Strategis Nasional sudah berjalan. Namun, diukur dari total potensi aset raksasa yang dikelola, porsi eksekusi Danantara masih terbatas.
"Dari sisi kapasitas yang dimiliki Danantara, saat ini yang mulai berjalan baru 20 persen saja. Danantara belum menggunakan kapasitas besarnya secara maksimal yang berpeluang mendorong kapasitas perekonomian nasional lebih besar," tutur Herry.
Ia menyoroti belum lahirnya desain industri strategis utuh, misalnya pada ekosistem logistik nasional, pertambangan, dan perkebunan. Skema de-risking dan co-investment dinilai positif untuk menarik modal, tetapi mitigasi risiko pada proyek penugasan tertentu perlu dijaga.
"Pada proyek waste to energy misalnya, harga listrik yang dihasilkan dengan harga US$0,2 atau sekitar Rp3.500 per kWh ini sangat mahal, karena saat ini, harga listrik termahal kita sekitar Rp1.700 per kWh. Jangan sampai kelak jadi beban APBN, karena PLN tidak mampu menjual dengan harga pasar," tegas Herry.
Danantara juga merampingkan sekitar 290 anak-cucu usaha BUMN yang tumpang tindih. Langkah itu berpotensi meningkatkan efisiensi, meski eksekusinya di lapangan dinilai lambat, terutama di sektor BUMN karya dan perhotelan.
Herry turut menyoroti transparansi lembaga yang belum memenuhi standar SWF internasional (Santiago Principles) karena belum mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi tahunan. Kebijakan penarikan dividen BUMN yang terlalu tinggi juga berisiko menekan fleksibilitas arus kas entitas.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengingatkan pemerintah agar tidak mengacaukan penggalangan modal murni dengan sekadar pemindahan risiko fiskal. Pengurangan beban APBN baru benar-benar terjadi bila Danantara mampu mengoptimalkan aset dan menghasilkan keuntungan berkelanjutan.
Dengan laba konsolidasi yang melonjak dan target dividen hingga Rp200 triliun, Danantara kini berada di titik uji: membuktikan kapasitas investasinya benar-benar berjalan, bukan hanya menumpuk aset di atas kertas.