SULAWESI SELATAN — Badan Gizi Nasional memperluas skema penyajian Makan Bergizi Gratis ke sistem prasmanan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejak Senin (5/10). Dalam skema ini, makanan dibawa dalam kondisi hangat ke kelas lalu disajikan siswa kepada teman-temannya, bukan dibagikan dalam kotak tertutup seperti sebelumnya.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan uji coba berjalan di sejumlah wilayah, mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Papua termasuk Jayapura. Ia menuturkan, perubahan mekanisme penyajian dipilih untuk menjaga makanan tetap hangat dan segar saat diterima siswa.
"Per hari ini, dari tanggal 5 (Oktober) ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi, makanan dibawa hangat-hangat ke kelas kemudian disajikan di kelas," ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).
Sudaryono menilai jeda waktu antara makanan matang di dapur dan saat disantap siswa menjadi salah satu risiko utama dalam skema lama. Semakin lama makanan terpapar udara sebelum dikonsumsi, semakin besar potensi kerusakan.
Dengan prasmanan, siswa yang masih ingin menambah porsi bisa langsung mengambil selama makanan tersedia. BGN mencatat tingkat makanan tersisa atau waste lebih rendah karena porsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, bukan dipatok seragam per kotak.
"Lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa, bisa nambah, jadi waste-nya lebih sedikit ya karena prasmanan itu," katanya.
Skema ini menempatkan siswa sebagai pelayan bagi teman sekelas dan guru. BGN mengatur jadwal piket dengan sekitar lima hingga enam siswa per kelompok. Mereka bertugas dengan celemek dan sarung tangan saat membagikan makanan.
Sudaryono menyebut mekanisme tersebut meniru sistem yang diterapkan di Jepang, di mana siswa terlibat langsung dalam proses penyajian. Karena itu, pelatihan tidak hanya diberikan kepada dapur SPPG, tetapi juga sekolah dan siswa yang terlibat.
"Yang jelas kalau prasmanan ini memang kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuman memang perlu ada training yang cukuplah, karena melibatkan sekolah, melibatkan siswanya," ujarnya.
Penyediaan makanan tidak harus seluruhnya dimasak di sekolah. Sudaryono menjelaskan makanan bisa berasal dari SPPG atau dapur pusat, lalu dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat untuk disajikan di kelas.
Mekanisme dapur pusat ini dipelajari BGN bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pemerintah Jepang. Makanan dimasak di central kitchen, didistribusikan ke sekolah-sekolah, kemudian disajikan secara prasmanan.
Untuk sekolah berjumlah siswa besar, makanan bisa dimasak langsung di lingkungan sekolah. Sudaryono mencontohkan pesantren dengan lebih dari 1.000 siswa yang sudah punya dapur sendiri sebagai bagian dari fasilitasnya.
BGN belum menetapkan target perluasan sistem prasmanan ke lebih banyak daerah. Sudaryono menyatakan pihaknya masih ingin melihat persoalan yang muncul selama pelaksanaan di lapangan, termasuk kebutuhan pelatihan bagi dapur, sekolah, dan siswa.
Uji coba dijalankan bukan hanya untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga memetakan kendala teknis yang bisa muncul saat skema ini diperluas. Hasil evaluasi di berbagai daerah akan menjadi dasar keputusan BGN soal cakupan penerapan berikutnya.