SULAWESI SELATAN — Pemerintah memutuskan menahan harga BBM bersubsidi per September 2026, dengan Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menyasar kelompok menengah ke bawah yang paling bergantung pada energi murah. Pemerintah menyiapkan Rp210,1 triliun subsidi energi di APBN 2026 untuk menutup selisihnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia yang masih bergejolak.
Keputusan ini melanjutkan instruksi Presiden Prabowo Subianto pada 4 Agustus 2026 agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Pemerintah memantau pergerakan harga minyak mentah sebagai dasar penyesuaian berikutnya.
"Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9/26).
Hingga awal September 2026, harga Pertalite masih Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Kedua harga itu tidak berubah meski sejumlah jenis BBM nonsubsidi Pertamina mengalami penyesuaian pada awal bulan yang sama.
Untuk menahan harga, pemerintah menyediakan Rp210,1 triliun subsidi energi dalam APBN 2026. Angka itu setara 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun.
Jika memperhitungkan kompensasi, total alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi hingga semester I 2026 sudah Rp233 triliun, atau 52,1 persen dari pagu.
Realisasi tersebut terdiri atas subsidi Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun. Nilainya naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel. Rata-rata ICP Januari–September 2026 masih di rentang 85–90 dolar AS per barel.
Angka itu jauh di atas asumsi ICP dalam APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel. Selisih inilah yang membuat beban subsidi membengkak.
"Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah," ujar Bahlil.
Meski tekanan fiskal meningkat, pemerintah menempatkan daya beli masyarakat sebagai prioritas. Bahlil menyebut Presiden Prabowo berpandangan perlindungan terhadap kelompok menengah ke bawah lebih penting.
"Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting," ungkapnya.
Salah satu opsi yang disiapkan pemerintah adalah menambah anggaran subsidi. "Menambah anggaran subsidi saya pikir itu bagian daripada langkah yang kita lakukan," tutur Bahlil.
Kenaikan realisasi subsidi juga dipicu bertambahnya volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Khusus BBM, volume penyalurannya pada semester I 2026 naik 7,8 persen dibanding periode yang sama 2025.
Perubahan ICP dan nilai tukar rupiah turut memperbesar belanja subsidi. Dua faktor itu membuat pemerintah harus menghitung ulang ruang fiskal jika harga minyak dunia bertahan tinggi.
Pemerintah menyiapkan pengendalian konsumsi Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Namun Bahlil menyatakan rencana itu masih menunggu validasi data agar tepat sasaran.
Belum ada jadwal pasti kapan aturan pembatasan itu berlaku. Informasi resmi mengenai kriteria dan mekanismenya dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM.
Keputusan menahan harga berarti pengguna Pertalite dan Solar subsidi tidak menghadapi kenaikan dalam waktu dekat. Kebijakan ini berlaku selama pemerintah belum mengumumkan penyesuaian baru.
Pemerintah menyatakan akan terus mencermati harga minyak dunia dan dampaknya terhadap kebutuhan anggaran. Belum ada indikasi kapan evaluasi harga berikutnya dilakukan.
Masyarakat yang menemukan penjualan BBM subsidi di atas harga resmi atau penimbunan dapat melaporkan ke kanal pengaduan Kementerian ESDM. Waspadai oknum yang menawarkan jasa pengurusan kartu subsidi dengan biaya tertentu, karena penyaluran resmi tidak memungut biaya.