SULAWESI SELATAN — Peta itu, kata Elizabeth, bisa disusun dari alur sederhana: industri berkembang, kebutuhan tenaga kerja dipetakan, keterampilan yang dibutuhkan diketahui, anak muda dilatih, lalu industri menyerapnya. Mekanisme ini dinilai lebih terarah dibanding pelatihan yang berjalan tanpa rujukan data.
Elizabeth berbicara dari pengalamannya sebagai pengacara yang mendampingi lebih dari 200 perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Ia mengaku kerap melihat langsung jarak antara apa yang dicari perusahaan dan apa yang dimiliki pencari kerja.
"Persoalannya bukan karena Indonesia kekurangan tenaga kerja. Masalah utamanya adalah banyak anak muda tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai industri apa yang sedang berkembang dan keterampilan apa yang sedang dibutuhkan," ujarnya.
Menurut Elizabeth, pemerintah perlu mengambil peran lebih besar menjembatani kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja. Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan terhubung aktif dengan BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha.
Kolaborasi itu diperlukan untuk membaca sektor yang sedang tumbuh sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerjanya. Data investasi bisa menunjukkan industri yang berkembang, sementara data BPJS Ketenagakerjaan membantu melihat sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak.
"Data investasi dapat menunjukkan industri yang berkembang. Data BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu melihat sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja," kata Elizabeth, yang juga Sekretaris 234 SC Manado.
Namun data resmi saja dinilai belum cukup. Elizabeth menyebut informasi langsung dari perusahaan soal keterampilan yang paling sulit mereka dapatkan perlu ikut dilengkapi.
Selama ini kunjungan pemerintah ke perusahaan kerap berfokus pada kepatuhan dan kesejahteraan pekerja. Elizabeth menilai ada pertanyaan lebih mendasar yang perlu diajukan.
"Apakah SDM Indonesia yang tersedia saat ini sudah memenuhi kebutuhan perusahaan? Keterampilan apa yang masih sulit ditemukan?" jelasnya.
Jawaban dari pertanyaan itu, lanjut dia, bisa menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang lebih tepat sasaran. Pelatihan tidak lagi sekadar mengejar jumlah peserta, tetapi mengisi posisi yang benar-benar kosong di industri.
Elizabeth mengingatkan globalisasi, otomatisasi, mesin modern, dan kecerdasan buatan bergerak cepat. Banyak jenis pekerjaan akan berubah, sementara kebutuhan keterampilan baru terus muncul.
Karena itu, anak muda Indonesia perlu diperkenalkan dengan teknologi modern, mesin industri, sistem otomatisasi, AI, serta keterampilan teknis yang relevan. Semakin dini paparan itu, semakin pendek jarak antara lulusan sekolah dan kebutuhan lantai produksi.
Jika kemampuan pengajar di dalam negeri belum mencukupi, Elizabeth membuka opsi kerja sama dengan negara yang lebih maju di bidang tertentu. Tenaga ahli, instruktur, atau guru dari luar negeri bisa diundang untuk pelatihan jangka pendek sekaligus mentransfer pengetahuan ke pengajar lokal.
Agar berjalan efektif, dukungan kementerian yang membidangi keimigrasian dinilai penting. Pemerintah dapat menyediakan mekanisme visa kunjungan khusus bagi instruktur yang diundang, dengan proses cepat, sederhana, dan jelas.
"Tujuannya bukan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing secara umum, melainkan untuk mendukung masuknya keahlian yang memang dibutuhkan Indonesia dalam waktu tertentu," tegasnya.
Dengan skema itu, seorang ahli di bidang mesin, otomasi, AI, manufaktur, atau teknologi tertentu bisa datang beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk melatih tenaga Indonesia. Setelah itu, pengetahuan yang ditransfer dikembangkan sendiri oleh tenaga kerja dan pengajar dalam negeri.
"Prinsipnya harus jelas: yang kita impor bukan ketergantungan, tetapi pengetahuan," katanya.
Elizabeth menilai lulusan SMA tidak boleh hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa menjadi tenaga teknis dan terampil dengan produktivitas sekaligus penghasilan lebih tinggi.
Baginya, Indonesia Emas 2045 tidak cukup mengandalkan investasi, pembangunan pabrik, maupun masuknya teknologi. Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi penentu utama apakah target itu tercapai atau hanya berhenti sebagai slogan.