SULAWESI SELATAN — Kunjungan diplomatik yang berlangsung di kantor KLH, Plaza Kuningan, itu menegaskan arah baru kemitraan Indonesia-China yang tidak lagi sekadar perdagangan, tetapi merambah isu lingkungan hidup dan keadilan iklim. Jumhur Hidayat menyambut langsung utusan khusus tersebut untuk membahas implementasi Persetujuan Paris serta langkah konkret pengembangan pasar karbon dan ekonomi sirkular.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk berpegang teguh pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Prinsip ini menjadi senjata diplomasi utama Indonesia dan China untuk menekan negara-negara maju agar memenuhi komitmen pendanaan dan transfer teknologi yang selama ini kerap mandek.
"Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan," kata Jumhur dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis malam.
Pernyataan itu menegaskan posisi Indonesia yang menolak dikte negara maju. Jakarta menilai beban pengurangan emisi tidak boleh dipikul sendiri oleh negara berkembang yang masih membutuhkan ruang tumbuh. China, dengan kapasitas teknologinya, menjadi mitra strategis untuk melawan kebijakan proteksionisme hijau yang kerap menghambat ekspor dari negara berkembang.
Jumhur memaparkan paradigma Growth through Environmental Protection yang tengah dijalankan pemerintah. Konsep ini menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar beban regulasi. Ada tiga sektor yang menjadi prioritas kerja sama: pengembangan pasar karbon domestik, konservasi keanekaragaman hayati, dan adopsi teknologi energi bersih dari China.
Bagi Indonesia, kerja sama ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, Jakarta membutuhkan investasi teknologi untuk menekan emisi dari sektor industri dan deforestasi. Di sisi lain, pengembangan pasar karbon dalam negeri berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi negara.
China sendiri dikenal sebagai pemimpin global dalam produksi panel surya, baterai kendaraan listrik, dan teknologi hidrogen hijau. Akses terhadap teknologi tersebut dengan harga yang kompetitif menjadi daya tarik utama bagi Indonesia yang tengah mengejar target transisi energi 2060.
Isu lain yang mengemuka adalah koordinasi suara kedua negara di berbagai forum internasional. Indonesia dan China sepakat untuk mempererat konsultasi menjelang Konferensi Para Pihak (COP) dan pertemuan multilateral lainnya agar kepentingan negara berkembang tidak terabaikan.
Jumhur menegaskan, sebagai dua negara berkembang besar, Indonesia dan China memiliki tanggung jawab bersama untuk menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan perubahan iklim global. Namun, solusi tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini menjadi pembuka jalan bagi kerja sama teknis yang lebih konkret dalam beberapa bulan ke depan. Meski belum ada angka investasi yang diumumkan, kedua pihak menyatakan akan membentuk kelompok kerja bersama untuk membahas detail implementasi kesepakatan, termasuk mekanisme pendanaan proyek hijau dan transfer teknologi.