SULAWESI SELATAN — Layanan kesehatan hewan bergerak ini mulai beroperasi enam hari dalam sepekan, Senin hingga Sabtu, di titik-titik yang akan diumumkan melalui media sosial resmi Dinas KPKP DKI Jakarta. Kepala Dinas KPKP, Dr. drh. Hasudungan A Sidabalok, M.Si memastikan setiap unit dilengkapi dokter hewan dan peralatan medis untuk menangani pemeriksaan umum, operasi kecil, sterilisasi, hingga ultrasonografi (USG).
Layanan ini tidak terbatas pada kucing dan anjing. Pemeriksaan juga mencakup kambing dan sapi, menjawab kebutuhan pemilik hewan ternak skala rumah tangga di ibu kota. Untuk sementara, seluruh layanan masih dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
Hasudungan membuka peluang pemberian subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penerima bantuan sosial lainnya. Skema tersebut masih dalam tahap pengkajian mengingat program baru berjalan. "Nanti akan ada subsidi untuk pemegang-pemegang Kartu Jakarta Pintar atau yang lain. Itu baru nanti kita akan pikirkan ke depannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2026).
Peluncuran ini merupakan realisasi janji kampanye Pramono Anung Wibowo untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Gubernur meninjau langsung pelayanan di RPTRA Mustika, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia menekankan bahwa keberadaan mobil klinik keliling menjadi modal sosial mempertahankan status Jakarta sebagai kota bebas rabies.
"Jakarta sebagai kota yang bebas rabies tentunya harus terus kita dukung, kita pertahankan, dan kita rawat," tutur Pramono. Ia menambahkan bahwa Jakarta menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki layanan serupa, sejalan dengan visi kota global dan pusat perekonomian.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, program ini menandakan target Jakarta sebagai kota ramah hewan perlahan terwujud. "Dengan adanya klinik hewan yang mobile seperti ini menandakan target tersebut perlahan tercapai," kata pria yang akrab disapa Bang Kent itu.
Namun, ia menilai pengembangan layanan masih perlu dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Evaluasi terhadap cakupan wilayah, jenis pelayanan, dan skema pembiayaan akan terus dilakukan sebagai dasar penyempurnaan program ke depan.