SULAWESI SELATAN — Target ambisius itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara. Tiga menteri yang diminta bertanggung jawab adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Investasi. Mereka diminta memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai jadwal.
Kapasitas 100 GW setara dengan lebih dari dua kali lipat total kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini. Realisasi dalam dua tahun berarti percepatan luar biasa dibandingkan proyek energi terbarukan sebelumnya. Pemerintah menilai kecepatan menjadi kunci untuk menekan emisi karbon dan memenuhi komitmen iklim global.
PLN sebagai operator ketenagalistrikan nasional dipastikan menjadi tulang punggung proyek ini. Perusahaan pelat merah itu harus menyiapkan infrastruktur transmisi dan distribusi untuk menampung pasokan listrik dari PLTS. BUMN lain seperti Pertamina juga berpotensi terlibat dalam penyediaan lahan atau panel surya.
Proyek ini diharapkan membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan konstruksi. Daerah dengan potensi sinar matahari tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat, akan menjadi prioritas pembangunan. Investor asing dan lokal juga mulai melirik peluang bisnis di rantai pasok energi surya.
Namun, tantangan pendanaan dan regulasi masih membayangi. Harga jual listrik PLTS yang kompetitif perlu dipastikan agar tidak membebani tarif pelanggan. Pemerintah berencana menerbitkan insentif fiskal untuk menarik partisipasi swasta.
Kementerian ESDM akan menyusun peta jalan detail dalam 30 hari ke depan. Proses lelang proyek diperkirakan dimulai pada kuartal kedua tahun ini. Target pertama adalah penyelesaian 10 GW pada akhir tahun pertama sebagai bukti keseriusan pemerintah.
Jika target 100 GW tercapai, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan penetrasi PLTS terbesar di Asia Tenggara. Ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi bersih.