MAKASSAR — Keterbatasan lahan di tengah kota tidak lagi menjadi alasan untuk bercocok tanam. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong warga mengubah pekarangan rumah, atap bangunan, hingga dinding vertikal menjadi lahan produktif melalui program urban farming.
Menurut Munafri, praktik budidaya tanaman dan pemeliharaan ternak di lingkungan padat penduduk mampu menciptakan lingkungan lebih hijau sekaligus menambah penghasilan keluarga.
"Saya sudah berkeliling di banyak tempat dan melihat program urban farming ini, banyak yang sudah berhasil dan menjadi salah satu sumber pendapatan warga asalkan dikelola dengan serius," ujarnya saat mengunjungi lokasi percontohan di Kecamatan Tallo, Sabtu pekan lalu.
Kepala daerah itu menjelaskan, urban farming tidak membutuhkan lahan luas. Warga bisa memanfaatkan halaman kosong, balkon, atau bahkan dinding sebagai media tanam vertikal. Komoditas yang cocok antara lain kangkung, bayam, cabai, dan tomat.
"Yang terpenting adalah kemauan untuk memulai. Tidak harus dengan lahan yang luas, masyarakat sudah bisa menghasilkan kebutuhan pangan untuk keluarga," kata Munafri.
Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), siap berkolaborasi dengan warga yang ingin memulai program ini. Teknologi sederhana dan kreativitas disebut menjadi kunci utama keberhasilan.
Camat Tallo Andi Husni mengungkapkan, pihaknya menargetkan pengembangan sekitar 50 titik urban farming yang tersebar di berbagai kelurahan. Program ini menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan lokal.
"Hari ini, kita melihat langsung bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan yang ada untuk kegiatan urban farming. Ini adalah kegiatan yang sangat positif karena selain mendukung kebutuhan pangan keluarga, juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat," ujar Munafri saat meninjau lokasi.
Program pertanian perkotaan di Makassar mencakup budidaya sayuran, buah-buahan, ikan, hingga ternak. Warga yang tertarik bisa memulai dari skala kecil di rumah masing-masing dengan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan dinas terkait.