MAKASSAR — BPIP memastikan seluruh tahapan seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Klaim ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam proses penjaringan calon anggota Paskibraka tingkat provinsi.
Pernyataan resmi itu dikeluarkan BPIP setelah menerima laporan dan melakukan verifikasi ulang terhadap data seleksi di Sulsel. Lembaga tersebut menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang mengubah hasil seleksi.
BPIP merujuk pada Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka sebagai landasan hukum seleksi. Regulasi tersebut mengatur secara ketat proses seleksi mulai dari tahap administrasi, tes kesehatan, hingga wawancara ideologi Pancasila.
Menurut BPIP, seluruh peserta yang lolos di Sulsel telah melewati rangkaian tes tersebut tanpa ada jalur khusus atau pengutamaan. Pihaknya juga mengklaim telah mengaudit dokumen seleksi di tingkat kabupaten/kota dan tidak menemukan kejanggalan.
Tudingan pelanggaran seleksi Paskibraka di Sulsel mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan kelulusan beberapa peserta yang dinilai tidak memenuhi syarat. Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan titipan dari oknum tertentu.
Namun, BPIP menyatakan bahwa semua tudingan itu tidak berdasar. Lembaga ini mengklaim telah memeriksa ulang nilai dan hasil tes setiap peserta yang dianggap bermasalah, dan hasilnya tetap sesuai standar kelulusan.
Paskibraka merupakan program prestisius yang melibatkan pelajar terbaik dari seluruh Indonesia. Tudingan pelanggaran bisa merusak kredibilitas program dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang seharusnya transparan.
BPIP berharap klarifikasi ini mengakhiri polemik dan mengembalikan fokus publik pada pembinaan ideologi Pancasila bagi generasi muda. Pihaknya juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang masih memiliki bukti pelanggaran.
BPIP akan terus memantau pelaksanaan seleksi Paskibraka di daerah lain untuk memastikan tidak ada penyimpangan serupa. Lembaga ini juga berkomitmen untuk menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran di masa mendatang.
Selain itu, BPIP mendorong pemerintah daerah di Sulsel untuk lebih transparan dalam mengumumkan hasil seleksi. Tujuannya adalah mencegah timbulnya spekulasi dan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
BPIP mengingatkan bahwa setiap pelanggaran dalam seleksi Paskibraka dapat dikenakan sanksi tegas, mulai dari diskualifikasi peserta hingga sanksi administratif bagi panitia. Namun, hingga saat ini lembaga tersebut belum menemukan bukti pelanggaran di Sulsel.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. BPIP menjamin proses seleksi Paskibraka di Sulsel telah diawasi secara ketat dan terbuka untuk diaudit oleh pihak independen.