MAKASSAR — Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026 mencapai 5,75 persen. Secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc), pertumbuhan provinsi ini tercatat 6,05 persen.
Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen secara tahunan dan 5,45 persen secara kumulatif pada periode yang sama. Sulsel juga menyumbang 3,29 persen terhadap perekonomian nasional dan menempati peringkat kesembilan sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto.
Industri Makanan-Minuman dan Konstruksi Jadi Penopang
Menurut Marsuki, industri pengolahan khususnya makanan dan minuman, serta sektor konstruksi, menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sulsel. Kedua sektor itu dinilai memberi dorongan nyata terhadap nilai tambah daerah.
Meski begitu, Marsuki menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari besarnya angka statistik. Kualitas pertumbuhan, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan pembangunan juga harus menjadi perhatian.
"Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjawab seberapa besar peningkatan nilai tambah, tetapi juga perlu dilihat siapa yang menikmati hasilnya, dari mana asalnya, dan apakah dapat bertahan," jelas Marsuki, Senin (16/11/2026).
Proyek Infrastruktur Dinilai Relevan, tapi Harus Diukur dengan Data
Marsuki menilai sejumlah program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki relevansi dengan sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya pembangunan infrastruktur melalui proyek tahun jamak (multiyears project) yang menjadi program prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Program itu diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas sektor konstruksi, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan efisiensi logistik. Marsuki menekankan efektivitasnya perlu diukur lewat evaluasi berbasis data.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan yang mendorong sektor konstruksi belum otomatis menghasilkan efisiensi logistik apabila infrastruktur belum selesai dan berfungsi optimal.
"Turunnya biaya angkut dari sentra produksi ke pelabuhan baru terjadi setelah proyek rampung dan berfungsi. Itu harus dibuktikan dengan data waktu tempuh, biaya logistik, dan volume muat di pelabuhan," jelas Marsuki.
Selain infrastruktur, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) melalui pembinaan usaha, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, dan fasilitasi ekspor dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk industri pangan Sulsel. Penggunaan material, peralatan, serta tenaga kerja lokal juga perlu didorong agar manfaat ekonomi pembangunan lebih banyak berputar di daerah.
Hilirisasi Kakao hingga Rumput Laut Belum Cukup Diukur dari Produksi
Pada sektor industri pengolahan, Marsuki menilai penguatan industri makanan dan minuman perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas IKM dan UMKM. Pertumbuhan industri pengolahan tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, karena pembentukan nilai tambah juga berasal dari industri berskala besar, termasuk semen dan pengolahan hasil tambang.
Karena itu, program peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, penguatan kapasitas produksi, dan fasilitasi akses pasar perlu terus diperkuat. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha kecil mampu meningkatkan skala bisnisnya.
Marsuki juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi komoditas unggulan Sulsel, seperti kakao, rumput laut, jagung, kopi, dan perikanan. Potensi sumber daya alam itu perlu dioptimalkan melalui pengembangan industri pengolahan di dalam daerah, sehingga nilai tambah dan kesempatan kerja tidak hanya dinikmati pelaku usaha di luar daerah.
Ia mengingatkan keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya produksi komoditas. Indikator penting lainnya adalah sejauh mana komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah.