MAKASSAR — Pemprov Sulawesi Selatan menilai potensi komoditas daerah jauh lebih besar dari kapasitas pelaku usahanya. Karena itu, Wagub Fatmawati Rusdi mendorong penguatan kerja sama dengan Bea Cukai melalui tiga jalur: pengembangan klaster komoditas, pendampingan UMKM, dan perluasan akses pasar ekspor.
Dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati menekankan bahwa banyak pelaku usaha masih memandang ekspor sebagai urusan rumit. Bea Cukai diminta turun langsung memberi pemahaman prosedur dan fasilitas ekspor.
"Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan," ujar Fatmawati.
Enam Komoditas Andalan yang Dipetakan per Klaster
Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas dinilai punya peluang besar: rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Pengembangan klaster perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha. Lembaga-lembaga itu berperan sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Dengan pola tersebut, komoditas daerah diharapkan tidak lagi dijual mentah ke perantara. Produk bisa diolah lebih dulu sehingga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
"Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah," jelasnya.
Ekspor Sulsel Tercatat dari Surabaya dan Jakarta
Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor daerah lain karena pengirimannya lewat pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi itu membuat kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional tidak terbaca akurat. Penguatan fasilitas logistik dinilai penting, terutama ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menekan biaya kirim.
Klinik Ekspor dan Tiga Syarat Produk Siap Ekspor
Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek: kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Pelaku usaha perlu membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan. Pelaku usaha dapat difasilitasi bertemu calon pembeli luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
DBH CHT Turun, Rokok Ilegal Naik Tiga Kali Lipat
Di luar urusan ekspor, pertemuan membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan. Fatmawati menyoroti formula pembagian yang dinilai belum mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi.
Menurut pemaparan jajaran Bea Cukai, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka itu melonjak dibandingkan penindakan tahun sebelumnya yang sekitar 40 juta batang.
"Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional," ungkap Fatmawati.
Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT. Pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di kabupaten juga masuk dalam pembahasan.