Wagub DPD RI Tamsil Linrung Nilai Prabowo Figur Perubahan, Soroti Transfer ke Daerah Rp726,2 Triliun di Makassar

Penulis: Bramantyo Wicaksono  •  Kamis, 19 November 2026 | 12:32:02 WIB
Wagub DPD RI Tamsil Linrung berbicara dalam Dialog Kepemimpinan Nasional bersama HIMAHUM FIS-H UNM di Kantor Wilayah DPD RI Sulawesi Selatan.

MAKASSAR — Tamsil Linrung menegaskan bahwa sejak awal ia menempatkan Prabowo Subianto sebagai sosok pembawa perubahan, bukan penerus kebijakan pemerintahan sebelumnya. Penilaian itu muncul dalam Dialog Kepemimpinan Nasional yang digelar bersama Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis (HIMAHUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kantor Wilayah DPD RI Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu.

Menurut Tamsil, posisi politik Prabowo yang kini lebih leluasa membuka ruang baginya menentukan arah pemerintahan tanpa terikat pada politik keberlanjutan. Ia bahkan melihat ada kecocokan antara visi awal Prabowo dan sosok Anies Baswedan.

“Dari awal saya melihat Pak Prabowo ini sebenarnya bapak perubahan, bukan keberlanjutan. Jadi, menurut saya, beliau yahh ada cocoknya juag sama Pak Anies,” kata Tamsil dalam forum tersebut.

Pertemuan Sebelum Pelantikan dan Polemik Konstitusional

Dalam dialog yang turut menghadirkan ekonom Prof. Marsuki itu, Tamsil menyinggung dinamika politik nasional terkini, termasuk polemik konstitusional soal jabatan wakil presiden. Ia juga mengungkap pertemuannya dengan Prabowo sebelum pelantikan presiden, ketika keduanya sempat membicarakan perbedaan sikap politik pada Pilpres 2024.

Namun bagi Tamsil, isu yang jauh lebih mendesak saat ini adalah hubungan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai program pembangunan nasional harus benar-benar memperkuat perekonomian daerah, bukan justru mempersempit ruang pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Transfer ke Daerah Turun: Rp919,9 Triliun Jadi Rp726,2 Triliun

Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah soal kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi sorotan utama Tamsil. Pemerintah pusat menilai belanja negara untuk daerah tidak hanya dihitung lewat TKD, karena sejumlah program prioritas nasional juga langsung dibelanjakan di daerah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Di sisi lain, kepala daerah menghadapi berkurangnya anggaran yang dapat mereka kelola secara langsung, padahal kewajiban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan tetap harus dipenuhi. Persoalan itu tercermin dalam alokasi TKD 2026 yang semula ditetapkan Rp693 triliun, kemudian ditambah menjadi Rp726,2 triliun.

Meski mengalami penyesuaian, nilai itu masih lebih rendah dibanding alokasi 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. “Daerah menjawab bahwa ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kewenangan,” ujar Tamsil.

Ketidakpuasan Daerah dan Bayangan Disintegrasi

Tamsil menilai perbedaan cara menghitung manfaat anggaran pusat dan daerah perlu dibicarakan serius. Belanja pemerintah pusat di suatu daerah, menurutnya, tidak selalu memberi ruang yang sama bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ia mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat bisa berkembang menjadi persoalan kebangsaan yang lebih besar. “Sebagai orang DPD, saya merasa sangat perlu mendapatkan masukan dari pakarnya terkait ekonomi daerah dan tantangan disintegrasi,” ungkapnya.

Menurut Tamsil, sudah mulai muncul suara-suara dari daerah yang mempertanyakan manfaat pembangunan yang mereka terima, sementara sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masih sulit dipenuhi. Persoalan itu, katanya, tidak bisa dianggap sepele.

Harapan pada Generasi Muda dan Arah Kebijakan Prabowo

Tamsil berharap pembenahan hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan. Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, perlu dilihat dari kemampuannya menjawab persoalan nyata masyarakat, termasuk menjaga agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan kewenangannya.

Di hadapan para mahasiswa, ia menegaskan bahwa persoalan ekonomi daerah berkaitan erat dengan masa depan keutuhan Indonesia. “Kita ingin mewarisi negara ini dalam keadaan tetap utuh. Tidak ada disintegrasi. Persoalan-persoalan ini harus bisa kita jawab dengan solusi yang tepat,” tegasnya.

Tamsil berharap dialog bersama akademisi dan mahasiswa menghasilkan pemikiran yang membantu pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan lebih adil, sehingga agenda nasional berjalan seiring penguatan daerah dan terpeliharanya persatuan Indonesia.

Reporter: Bramantyo Wicaksono
Sumber: suaracelebes.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top