Pencarian

GAPEMBI Sulsel Minta Kepastian Regulasi MBG, Soroti Nasib Investasi Mitra yang Terus Terdampak Perubahan Kebijakan

Sabtu, 14 November 2026 • 10:17:32 WIB
GAPEMBI Sulsel Minta Kepastian Regulasi MBG, Soroti Nasib Investasi Mitra yang Terus Terdampak Perubahan Kebijakan
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menyoroti dampak perubahan regulasi terhadap mitra pelaksana MBG.

MAKASSAR — Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, menyoroti kondisi mitra pelaksana MBG yang hingga kini masih menghadapi tantangan akibat dinamika regulasi dan perubahan ketentuan teknis. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terus berlangsung membutuhkan kejelasan arah, konsistensi pelaksanaan, dan masa transisi yang terukur.

Syamsul menjelaskan bahwa mitra telah mengambil keputusan investasi berdasarkan ketentuan dan skema yang berlaku saat mereka memulai keterlibatan dalam program. Investasi itu mencakup pembangunan fasilitas, pembelian peralatan, penyiapan tenaga kerja, hingga pemenuhan berbagai persyaratan administratif.

Investasi Mitra Sudah Berjalan, Regulasi Masih Berubah

Dalam keterangan resminya, Syamsul menegaskan bahwa program MBG merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, ia meminta agar perubahan regulasi disertai kepastian hukum.

"Program MBG merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, ketika mitra sudah mengeluarkan investasi, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, dan memenuhi berbagai persyaratan, perubahan regulasi harus disertai kepastian. Jangan sampai mitra terus menanggung konsekuensi perubahan kebijakan tanpa kejelasan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Persoalan tersebut, kata Syamsul, perlu dilihat dalam konteks situasi nasional. Ketika berbagai dinamika politik dan ekonomi mulai diharapkan mereda, pemerintah perlu mengonsolidasikan kembali kebijakan dan memastikan program prioritas berjalan dengan stabil.

Perselisihan Mitra dan Yayasan Jadi Titik Rawan

GAPEMBI secara khusus menyoroti hubungan antara mitra dan yayasan. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengelolaan, kewenangan, pembayaran, maupun keberlanjutan kerja sama, harus ada mekanisme yang menjamin hak mitra tetap terlindungi.

"Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana nasib investasi mitra apabila terjadi perselisihan dengan yayasan? Siapa yang menjamin aset yang telah dibangun, peralatan yang telah dibeli, dan hak ekonomi yang telah melekat pada investasi tersebut? Ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan agar para pihak menyelesaikan persoalan secara internal," tegasnya.

Ketidakpastian regulasi dan hubungan kemitraan yang belum terselesaikan, menurut Syamsul, berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan program pemerintah.

GAPEMBI Minta BGN Konsolidasi Regulasi

GAPEMBI Sulsel berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan konsolidasi regulasi. Mereka juga meminta evaluasi pelaksanaan kemitraan serta kejelasan mekanisme perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra.

Syamsul menekankan bahwa perubahan kebijakan seharusnya tidak mengabaikan hak-hak pihak yang telah lebih dahulu mengeluarkan modal dan memenuhi kewajibannya. Diperlukan mekanisme transisi yang adil agar perubahan ketentuan tidak serta-merta menimbulkan kerugian bagi mitra.

"Kita berharap situasi nasional semakin kondusif, dinamika yang berkembang berangsur mereda, dan seluruh energi pemerintahan kembali terfokus pada agenda pembangunan. Dalam momentum itu, persoalan MBG, khususnya kepastian regulasi dan perlindungan investasi mitra, harus segera dituntaskan," ungkapnya.

Bukan Penolakan, tapi Bentuk Dukungan agar Program Berkelanjutan

Syamsul menegaskan bahwa sikap GAPEMBI bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap mitra dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program strategis Presiden.

"Jangan sampai semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program negara justru melemah karena ketidakpastian. Negara membutuhkan mitra yang profesional dan berkomitmen, tetapi mitra juga membutuhkan negara yang menjamin kepastian aturan dan perlindungan hak-haknya. Kita ingin MBG terus berjalan, kemitraan menjadi sehat, dan investasi masyarakat tetap terlindungi," tutup Syamsul Bahri.

Follow topsulsel.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sulselsatu.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks