SULAWESI SELATAN — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperkuat kapasitas pelaku UMKM di Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, melalui bimbingan teknis dan sertifikasi pada Kamis, 5 November 2026. Langkah ini menyusul rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk yang berpotensi membuka pasar lintas negara bagi warga setempat. Pembinaan menyasar kesiapan produk lokal agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada kenaikan kunjungan wisatawan.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan perbatasan Temajuk mendapat pembinaan langsung dari BNPPDT. Kegiatan yang digelar di Temajuk pada Kamis, 5 November 2026 itu mencakup bimbingan teknis hingga pendampingan sertifikasi produk. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPPDT, Edfrie R. Maith, menyebut pembinaan ini sebagai bekal awal sebelum aktivitas lintas batas meningkat.
Modal Pariwisata dan Perkebunan yang Belum Tergarap
Temajuk menyimpan potensi pariwisata, perkebunan, hingga pertambangan yang belum sepenuhnya dikelola. Pantai di kawasan ini menjadi daya tarik utama, termasuk bagi warga negara tetangga yang melintasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk. Arus kunjungan itu dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi produk dan jasa masyarakat setempat.
Namun, Maith menegaskan potensi tersebut butuh kesiapan pelaku usaha lokal. "Untuk mengelola potensi-potensi ini perlu adanya pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada para pengusaha. Kita perlu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara lebih profesional," ujarnya dalam keterangan, Jumat, 6 November.
Sertifikasi Halal Jadi Syarat Daya Saing
Peningkatan kapasitas UMKM juga harus dibarengi pemenuhan standar produk. Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang didorong BNPPDT agar produk lokal punya kualitas dan daya saing lebih baik. Kebutuhan ini kian mendesak bila PLBN Temajuk benar-benar dibangun.
Aktivitas lintas batas yang ramai dinilai dapat membuka pasar baru bagi produk dan jasa warga setempat. "Kalau perbatasan kita di PLB semakin ramai dan nantinya PLBN dibangun, tentu peluang ekonomi masyarakat juga semakin terbuka. Masyarakat sekitar harus memiliki kesiapan untuk menangkap peluang tersebut," kata Maith.
Jalan Belum Beraspal dan Sinyal Terbatas
Di sisi lain, pengembangan Temajuk masih terkendala infrastruktur. BNPPDT menemukan sejumlah ruas jalan belum beraspal serta keterbatasan jaringan telekomunikasi. Kawasan tersebut saat ini hanya memiliki satu menara Base Transceiver Station (BTS), sehingga jangkauan sinyal belum optimal.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pembangunan PLBN diharapkan tidak berhenti pada penguatan pengawasan perbatasan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi warga. Maith merujuk perkembangan PLBN Entikong di Kalimantan Barat, Skouw di Papua, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur sebagai contoh kawasan yang mampu menggerakkan perekonomian sekitar.
Belajar dari Entikong, Skouw, dan Motaain
Ketiga PLBN itu menunjukkan pola serupa: meningkatnya aktivitas kawasan berdampak pada geliat usaha masyarakat sekitar. BNPPDT berharap penguatan kapasitas UMKM dan pembangunan infrastruktur di Temajuk berjalan beriringan. Dengan begitu, potensi lokal bisa dioptimalkan dan kesejahteraan warga perbatasan ikut terangkat.
Bagi Temajuk, taruhannya bukan sekadar status kawasan perbatasan. Rencana PLBN menjadikan wilayah ini titik temu ekonomi dua negara, dan kesiapan UMKM lokal akan menentukan seberapa besar manfaat yang tinggal di tangan warga sendiri.
