MAKASSAR — Angka luas tambah tanam (LTT) padi di Sulawesi Selatan per Juli 2026 sudah mencapai 831.278 hektare. Angka ini jadi modal awal untuk mengejar target produksi padi hingga 6,1 juta ton gabah kering giling (GKG) pada akhir tahun.
Jufri Rahman menyebut, optimisme terhadap target PM-AAS seluas 91.340 hektare itu bisa tercapai jika semua pihak bergerak bersama. "Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi," ujarnya di Makassar, Selasa.
Apa Saja yang Dibutuhkan Agar Target Tercapai?
Menurut Jufri, keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan perluasan lahan. Kesiapan infrastruktur irigasi menjadi syarat mutlak. Selain itu, ketersediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga dukungan pembiayaan harus dipastikan sejak awal.
"Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan program ini," tegasnya.
Bagaimana Proyeksi Produksi Padi Sulsel 2026?
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian dan BPS per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 (angka sementara) diperkirakan mencapai 3.553.551 ton GKG dengan luas panen 699.142 hektare. Pada akhir tahun, produksi diproyeksikan melonjak menjadi 6.129.050 ton GKG dari luas panen 1.181.388 hektare.
Realisasi LTT padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 tercatat sekitar 831.278 hektare. Angka ini menunjukkan pergerakan di lapangan sudah berjalan, meski masih perlu akselerasi.
Langkah Konkret yang Diminta ke Daerah
Sebagai tindak lanjut rakor bersama Kementan, Jufri meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat identifikasi lahan. Ia juga meminta lokasi kick off program disiapkan, dan kelompok tani digerakkan sesuai target masing-masing daerah.
Peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan ditekankan sebagai koordinator di daerah. Lembaga ini diminta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani.
Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu mengakselerasi implementasi PM-AAS agar berjalan efektif. Target akhirnya bukan sekadar luasan lahan, tapi juga mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing sektor pertanian Sulsel.
