GOWA — Komandan Distrik Militer (Dandim) 1409/Gowa, Letkol (Inf) Gilang Nugraha Kresnadi, menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi keterlibatan prajuritnya dalam bisnis tambang ilegal. Hal ini disampaikan menanggapi sorotan publik yang menyebut adanya aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah kecamatan di Kabupaten Gowa yang diduga dilindungi aparat TNI.
Larangan Tegas: Anggota Dilarang ke Lokasi Tambang Ilegal
"Saya tegaskan, tidak boleh ada anggota membekingi (melindungi) tambang ilegal," ucap Letkol Gilang kepada wartawan, Kamis. Ia menegaskan, selama masa jabatannya, tidak ada satu pun personel Kodim 1409/Gowa yang terlibat, apalagi melindungi aktivitas terlarang tersebut. "Saya melarang anggota ke lokasi (tambang ilegal) tersebut, apalagi menjadi beking saya tidak mau. Kalau ada terlibat saya tindak tegas. Tugas saya menjaga Gowa aman dan tidak mau ada oknum TNI menjadi provokator," paparnya.
Tambang Emas Ilegal di Biringbulu Jadi Sorotan
Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas pertambangan ilegal di Gowa masif terjadi. Salah satu lokasi yang ramai dibicarakan publik adalah tambang emas ilegal di Desa Batu Ma'lonro (Batu Batulondok), Kecamatan Biringbulu. Lokasi ini sempat digerebek oleh pihak kepolisian dan ditemukan sejumlah peralatan penambangan, namun tidak ada seorang pun yang ditangkap. Selain tambang emas, polisi juga menindak aktivitas tambang galian C yang diduga tidak berizin di Kecamatan Bontomarannu dan Dusun Cekoa, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng.
Fokus pada Stabilitas Keamanan, Tidak Urus Politik
Mantan anggota pasukan elite Kopassus ini juga menegaskan bahwa institusinya berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menolak berkomentar mengenai polemik politik hak angket terhadap Bupati Gowa Husniah Talenrang yang tengah bergulir di DPRD Kabupaten Gowa. "Saya tidak urus politik. Tugas saya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gowa," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan profesionalisme prajurit Kodim 1409/Gowa di tengah hiruk-pikuk politik lokal.
