JUDUL: BPP DOB Provinsi Luwu Raya Paparkan Konsep Pemekaran ke KSP, Bukan Sekadar Aspirasi Tapi Agenda Strategis Nasional LEAD: Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan konsep pemekaran secara resmi di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Audiensi ini menjadi titik balik karena perjuangan yang selama dua dekade lebih sering dipahami sebagai aspirasi pemekaran kini dibingkai ulang sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
JAKARTA — Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru setelah tim Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) untuk pertama kalinya memaparkan konsep pemekaran langsung ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Audiensi yang berlangsung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026) itu dihadiri oleh jajaran pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) dan perwakilan legislatif dari Sulawesi Selatan.
Mengapa Pemekaran Luwu Raya Disebut Kepentingan Strategis?
Dalam presentasi bertajuk "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", tim BPP DOB tidak lagi hanya mengandalkan argumen rentang kendali pemerintahan. Mereka menempatkan kawasan calon provinsi yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo sebagai instrumen negara untuk mengelola kawasan strategis di Indonesia Timur.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan bahwa argumentasi yang dibangun kini lebih luas. "Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ungkapnya.
Nikel, Danau Purba, dan Potensi Pangan di Satu Kawasan
Paparan yang disampaikan menyebutkan bahwa Luwu Raya merupakan salah satu pusat produksi nikel nasional yang masuk dalam agenda hilirisasi industri. Kawasan ini juga memiliki Danau Matano, salah satu danau purba dunia, serta hutan tropis luas yang menjadi sentra kakao dan sawit. Di sisi lain, pesisir Teluk Bone disebut memiliki potensi besar untuk ekonomi maritim.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat tata kelola pembangunan. "Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal," kata Hasbi yang juga menjabat Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Perjuangan 20 Tahun di Tengah Moratorium DOB
Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan ini telah berlangsung lebih dari dua dekade. Meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru, konsistensi masyarakat tidak pernah surut. Berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, dan dukungan politik dari legislatif provinsi hingga kabupaten/kota terus diperkuat.
"Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya," ujar Arsyad.
Delegasi yang hadir juga mencakup Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, serta tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam. Dengan pendekatan baru yang menekankan hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan konektivitas kawasan timur, BPP DOB berharap pemerintah pusat melihat pemekaran ini sebagai strategi pemerataan pembangunan, bukan sekadar aspirasi kewilayahan.
